Penyelenggaraan Workshop Dana Desa di Kabupaten Karo

Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 berimbas kepada berbagai sektor dan Pemerintah sehingga dinyatakan sebagai Pandemi Global yang membutuhkan perhatian ekstra. Oleh karena itu diterbitkan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 yang memerlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Selanjutnya untuk mengatasi kondisi tersebut di atas maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, pasal 2 ayat (2) menyebutkan anggaran Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk Jaring Pengaman Sosial di desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah COVID-19.

Program BLT-DD bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama Pandemi COVID-19. Untuk mendorong program BLT-DD dapat berjalan secara cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis maka perlu dilakukan pengawalan pengelolaan BLT yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Kementerian/Lembaga lain dalam bentuk kegiatan workshop, monitoring dan evaluasi.

Workshop, Monitoring dan Evaluasi keempat diselenggarakan di ruang Aula Kantor Bupati Kabupaten Karo pada Selasa(27/10). Acara tersebut dibagi kedalam dua kegiatan yang pertama adalah Workshop yang diselenggarakan di Ruang Aula Kantor Bupati Kabupaten Karo dan dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Karo, Bapak Terkelin Brahmana. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai DanaDesa merupakan prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa di Kabupaten Karotahun ini. Kegiatan yang kedua adalah monitoring dan evaluasi di Desa Singa. Pada kegiatan Workshop menghadirkan beberapa Narasumber diantaranya Bapak H. Rudi Hartono Bangun, SE., MAPdari Anggota Komisi XI DPR RI, Dra. Farida Kurnianingrum, MMselaku Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa secara daring, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ir. H. Aspan Sofian, MMselaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara, Ibu Nova Juliana Sianturiselaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang, Kementerian Keuangan, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Yono Andi Atmoko. Peserta yang hadir pada kegiatan tersebut sebanyak 50 orang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala OPD, Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian, Camat, Kepala Seksi, Tenaga Ahli Kepala Desa, Pelaksana/Staf. Peserta yang hadir pada kegiatan monitoring dan evaluasi di Desa Singa juga sebanyak 50 orang terdiri dari Pelaksana/Staf Kecamatan, Kasi/Kasubbag/Staf Dinas PMD, Kepala Desa, Sekretarsi Desa, Perangkat Desa/Staf, Ketua PKK/Kader, BPD, Masyarakat penerima BLT, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bintara Pembina Desa, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Pendamping Desa, BUMDes, dan Masyarakat Desa/Karang Taruna.

Tujuan penyelenggaraan acara adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Perangkat Desa dalam mengelola Dana Desa termasuk Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa, mendorong agar pengelolaan Dana Desa termasuk Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa lebih transparan dan akuntabel, dan memperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana Desa termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan pemanfaatan hasil penggunaan Dana Desa pada tingkat Kabupaten maupun Desa.

Acara diisi dengan sambutan Bupati, paparan dari narasumber, diskusi panel narasumber dengan peserta, penyerahan plakat oleh BPKP, dan terakhir adalah ramah tamah.

 

Kominfo BPKP Sumut