Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Komitmen Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan yang ingin mewujudkan good governance di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, tampaknya tidak main-main. Umar berjanji akan menindak tegas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kedapatan main-main dengan anggaran keuangan negara/daerah. Pasalnya, jerih payah seluruh SKPD yang komit ingin meraih opini WTP atas laporan keuangan daerah jangan sampai dinodai oleh segelintir Kepala SKPD yang nakal.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Mulyana, Jum'at kemarin (13/2), menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2014 kepada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Penyerahan laporan yang berisi informasi komprehensif dan obyektif tentang kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah se Provinsi Sumatera Utara itu disaksikan Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Sumatera Utara, Jaya Rahmat dan Kepala Bidang Akuntan Negara Ardiyanto, di ruang kerja Gubernur Sumut, Medan.

Mulyana, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Medan, mengajak pejabat pengadaan barang dan jasa untuk mengedepankan kejujuran dalam setiap pengadaan barang dan jasa.  “Tanpa kejujuran, tidak akan dicapai suatu pengadaan barang dan jasa yang efektif,” kata Mulyana ketika mensosialisasikan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada acara Rapat Dinas Tahun 2015 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang dihadiri jajaran Komisaris, Direksi, para General Manager seluruh Cabang yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, dan pejabat struktural dari Kantor Pusat, di Medan, Kamis (12/2).