BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dan bertanggunggung jawab kepada Presiden RI. Sejalan dengan itu, Visi BPKP adalah “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas“.

     

Dalam mewujudkan amanah yang diembannya, BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi :

1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum.
3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Pengawasan intern yang dimaksud meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

 

Awal tahun 2011, Presiden RI telah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Pada diktum keempat Inpres tersebut, Kepala BPKP melaksanakan :

1. Asistensi kepada menteri/lembaga/pemerintah daerah, utuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola.
2. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran, dan
3. Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini
4. Rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai unit kerja BPKP merupakan kepanjangan tangan dari BPKP di daerah. Sesuai dengan komitmen Pimpinan BPKP, maka seluruh pejabat dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara akan bekerja dengan
5 As, yaitu: kerja keras, tuntas, cerdas, penuh integritas dan ikhlas.
   

          Kepala,
               

            Ttd

 Mulyana, Ak

                       

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

 

BAB 1

Pendahuluan

 

A.   Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi

Sesuai dengan Pasal 52, 53,dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1.    Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

2.    Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

3.    Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;

4.    Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;

5.    Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan,dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan:

1.    Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

2.    Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

3.    Penetapan sistem informasi di bidangnya;

4.    Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

5.    Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

6.    Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

      Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;

      Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;

      Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan,dan lain-lain;

      Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan lembaga pengawasan lainnya.

Fungsi BPKP sebagaimana tersebut di atas saat ini telah diperluas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam PP tersebut, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara melalui fungsiPengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi (Pasal 49):

1.    Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan;

2.    Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya;

3.    Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden:

a.    Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4);

b.    Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

B.   Aspek Strategis Organisasi

Semangat reformasi telah mendorong BPKP untuk melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi, dan perannya di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka mendukung terwujudnya tuntutan masyarakat agar Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas KKN.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain,penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga memfokuskan kegiatannya dalam mendorong terselenggaranya otonomi daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan good government governancedan good corporate governance, optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN. Lebih jauh lagi, sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berusaha berperan membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintahan daerah.

 

C.   Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara melalui fungsi Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi (Pasal 49):

1.     Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan;

2.     Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya;

3.     Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden:

a.      Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4);

b.      Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

            Disamping itu BPKP juga memiliki Layanan Produk Organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk  mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui kegiatan layanan sebagai berikut:

1.    Bidang Instansi Pemerintah Pusat

a.  Audit Keuangan Pinjaman Luar Negeri (LOAN);

b.  Audit Kinerja;

c.   Audit Operasional;

d.  Audit Operasional Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

e.  Evaluasi Program;

f.    Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah;

g.  Pendampingan Inventarisasi Barang Milik Negara;

h.  Penugasan atas Permintaan UKP4 dan KPK;

i.    Pendampingan Penyelenggaraan SPIP Instansi Vertikal.

2.    Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

a.  Pendampingan Penyusunan RPJMD, Renstra, Tapkin dan LAKIP Pemda;

b.  Sosialisasi Good Governance di Pemda;

c.   Manajemen Risiko Sektor Publik;

d.  Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD);

e.  Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemda;

f.    Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah;

g.  Bimbingan Teknis Pengelolaan Asset Daerah;

h.  Pendampingan Reviu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

i.    Sosialiasi, Asistensi, Pendampingan SPIP Pemerintah Daerah.

3.    Bidang Akuntan Negara

a.  Asistensi Good Corporate Governance pada BUMN/D;

b.  Asistensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi PDAM;

c.   Asistensi Penyusunan Corporate Plan (CP);

d.  Asistensi Manajemen Asset BUMD;

e.  Asistensi Key Performance Indicator/Balance Scorecard;

f.    Sosialisasi dan Asistensi Implementasi Badan Layanan Umum RSUD;

g.  Asistensi Pengembangan Manajemen Risiko;

h.  Audit Keuangan;

i.    Audit Kinerja BUMD;

j.    Bimbingan Teknis Pengembangan Pengendalian Intern Berbasis COSO;

k.   Asistensi dan Pendampingan Penerapan SAK ETAP pada PDAM.

4.    Bidang Investigasi

a.  Pemeriksaan Khusus (Audit Investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain;

b.  Pemberantasan KKN;

c.   Membantu pemerintah memerangi KKN dengan membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensic;

d.  Membantu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

e.  Pemberian Keterangan Ahli;

f.    Bantuan Tenaga Auditor;

g.  Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan KPK;

h.  Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Program Anti Korupsi/Fraud Control Plan (FCP);

i.    Bimbingan Teknis Audit Investigasi bagi APIP;

j.    Diagnostic Assesment Fraud Control Plan (FCP);

k.   Sosialisasi Wilayah Tertib Administrasi/ Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi.

5.    Peningkatan Kapasitas SDM berupa pemberian bantuan tenaga instruktur dan narasumber di bidang:

a.  Akuntansi;

b.  Auditing;

c.   Manajemen Pengawasan;

d.  Manajemen Anggaran dan Perbendaharaan;

e.  Pengadaan Barang dan Jasa;

f.    Fasilitator Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor bagi para Pejabat Fungsional Auditor.

6.    Kegiatan Lainnya

a.  Asistensi Tata Kelola Apip;

b.  Penyelenggaraan Diklat SPIP bagi Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah; Konsultasi pengadaan barang dan jasa.

 

D.   Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No.KEP- 06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan keputusan Kepala BPKP nomor KEP-713/K/SU/2002, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan (Pejabat Struktural Eselon II A)dan dibantu oleh:

      Kepala Bagian Tata Usaha;

      Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat;

      Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah;

      Kepala Bidang Akuntan Negara;

      Kepala Bidang Investigasi;

      Kepala Subbagian Program dan Pelaporan;

      Kepala Subbagian Keuangan;

      Kepala Subbagian Kepegawaian;

      Kepala Subbagian Umum;

      Kelompok Pejabat Fungsional.

Jumlah SDM pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2012sebanyak 198orang. Adapun distribusi pegawai menurut Bidang dan fungsi/perannya, sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.A

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2012

No.	Bidang/Bagian	AUDITOR			FUNGSIONAL		Jumlah
		Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim	Tertentu	Umum
1.	Struktural						10
2.	Bidang IPP	11	11	17		3	42
3.	Bidang APD	12	17	16		1	46
4.	Bidang Akuntan Negara	12	5	11		1	29
5.	Bidang Investigasi	7	7	8		0	22
6.	Bagian Tata/Usaha						0
	Auditor		2	18			20
	Pranata Komputer				2		2
	Arsiparis				4		4
	Fungsional Umum					25	25
		42	42	70	6	30	200

                                                         

E.   Sistematika Penyajian LAKIP 2012

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2012. Capaian kinerja (performance results) 2012tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2012dan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) Tahun 2012sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012disusun dalam masing-masing bab sebagai berikut:

Menjelaskan secara gambaran umum Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, dan sistematika penyajian LAKIP 2012.

 

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2010-2014dan PerjanjianKinerja untuk tahun 2012.

Menjelaskan capaian kinerja menyeluruh dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2012 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi penyempurnaan perbaikan kinerja di masa datang.

 

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

 

 

A.   Rencana Strategis Tahun 2010-2014

Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2010-2014untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010sampai dengan tahun 2014, merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan,dan program BPKP Pusat dengan mengacu kepada Kebijakan Pengawasan Nasional berdasarkan kondisi Perwakilan.

 

Kebijakan Pengawasan Nasional

Perencanaan Strategis dimaksud merupakan rencana jangka panjang Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Perencanaan strategis bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan, baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi. Adapun model rencana strategis adalah sebagai berikut:

 

Analisis Lingkungan Asumsi-Asumsi Faktor Penentu Keberhasilan

Gambar 1.        Model Rencana Strategis

Kebijakan Pengawasan BPKP Pusat

Pernyataan Visi

Pernyataan Misi

Penetapan Tujuan

Strategi Pencapaian Tujuan: 1.    Program; 2.    Kegiatan.

 

Uraian ringkas komponen Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

 

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai APIP yang bertanggung jawab kepadaPresiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintahan. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada shareholder/stakeholder-nya.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara memberikan penekanan pada pemberian bantuan kepada pihak manajemen pemerintah, meskipun demikian, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam bekerja tetap mempertahankan independensinya.

Independensi ini sangat tepat untuk menggambarkan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu aparat pengawasan intern yang dapat dipercaya. Kepercayaan adalah modal utama dalam hubungan antara prinsipal dengan agen. Sebagai salah satu Kantor Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam pernyataan visinya mengacu dan mengelaborasi visi dan misi dari BPKP Pusat. Komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi yang sudah disetujui oleh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

 

Gambar 2. Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan TerpercayauntukMewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negarayang berkualitas

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu:

1.    Auditor Presiden

2.    Responsif

3.    Interaktif

4.    Terpercaya

5.    Akuntabilitas Keuangan Negara

6.    Berkualitas

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang visi. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

Auditor Presiden

Frasa Auditor Presiden yang merupakan turunan dari visi BPKP sebagai Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan artikulasi dan kesan yang kuat bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh Presiden untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Auditor Presiden di daerah, Perwakilan BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi dan segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden. Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Perwakilan BPKP adalah hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, terutama yang pro growth, pro job,danpro poor.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, Perwakilan BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara dan mampu memberikan rekomendasi yang applicable kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah. Dengan demikian dalam kurun waktu 10 sampai dengan 30 tahun mendatang diharapkan Perwakilan BPKP memberikan peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara/daerah yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, Perwakilan BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama lebih ditekankan kepada upaya penciptaan proses governance, manajemen risiko, dan penerapan sistem pengendalian guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas, meskipun fungsi atestasi terhadap asersi manajemen masih dapat dilakukan.

Ciri khas dari BPKP, sebagai Auditor Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, yang membedakan dirinya dari lembaga pengawasan yang lain adalah dimilikinya kompetensi pengawasan di bidang akuntabilitas keuangan negara. Kompetensi inti ini sejalan dengan kewenangan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Visi Perwakilan BPKP sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang strategis untuk mendukung visi BPKP dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

Responsif

Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), tidak masa bodoh, dan bereaksi secara tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu peristiwa. Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor BPKP tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan.

Ini berarti bahwa BPKP tidak boleh berlama-lama dalam menentukan langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan dalam mengamankan dan menyukseskan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam konteks ini, berarti BPKP tidak harus menunggu penugasan dari Presiden, justru dengan sistem peringatan dini yang dimiliki oleh BPKP maka BPKP dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Presiden dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya kebijakan nasional.

Interaktif

Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya suatu kejadian, kemudian berkembang menjadi proaktif yang mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi BPKP (satu sisi), dan kini bersifat interaktif yang mengandung nuansa bahwa BPKP memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders. Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara BPKP dengan stakeholders ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP harus membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya.

Selain itu, Perwakilan BPKP dapat menjelaskan dengan baik hasil-hasil pengawasan maupun sistem pengendalian intern yang diperlukan oleh para pengguna/stakeholders. Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor Perwakilan BPKP untuk berperan sebagai guru, expert, maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan.

Terpercaya

Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan. Perwakilan BPKP telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi, sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan harapan shareholders dan stakeholders.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan merupakan pemegang akuntabilitas keuangan negara yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain membutuhkan keahlian BPKP sebagai Auditor Presiden dalam melakukan pengawasan di bidang keuangan negara. Kepercayaan terhadap kinerja BPKP telah tumbuh yang terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pengawasan intern di bidang keuangan negara dan membina SPIP. Kepercayaan stakeholders kepada BPKP juga ditunjukkan dengan banyaknya permintaan stakeholders kepada BPKP untuk membenahi sistem dan tata kelola pemerintahan.

Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara ini meliputi:

?  Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

?  Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

?  Penerimaan Negara;

?  Pengeluaran Negara;

?  Penerimaan Daerah;

?  Pengeluaran Daerah;

?  Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;

?  Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

?  Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dengan demikian, akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yang luas, yaitu pertanggungjawaban atas semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan negara. Akuntabilitas keuangan negara tidak sekedar pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pengelolaannya, namun yang terpenting adalah pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan keuangan negara.

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan tersebut:

?  Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

?  Dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;

?  Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Meskipun pengelolaan keuangan negara tersebut dapat dikuasakan, namun akuntabilitas keuangan negara tetap melekat pada Presiden. Akuntabilitas keuangan negara oleh Presiden ini meliputi kewajiban seorang Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Presiden di bidang keuangan negara kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness). BPKP sebagai Auditor Presiden berperan membantu pengawasan dalam bidang keuangan negara agar akuntabilitas Presiden dapat memuaskan seluruh rakyat Indonesia.

Berkualitas

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara.

 

Untuk mewujudkan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tersebut, perlu dirumuskan misi, yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh organisasi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan. Sebagaimana halnya dengan visi, misi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga mengacu kepada misi BPKP Pusat.

Oleh karena itu, misi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dalam 4(empat) rumusan sebagai berikut:

 

Gambar 3.  Misi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

MISI 1.   Meningkatkan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara yang mendukung Tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Sumatera Utara; 2.   Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah di Sumatera Utara; 3.   Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompetendi Sumatera Utara; 4.   Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah di Sumatera Utara.

 

Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam batas waktu satu sampai dengan lima tahun. Masing-masing tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan keseimbangan empat perspektif yaitu dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders, manfaat kepada auditan/pengguna jasa, perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara memiliki 6(enam) tujuan yang dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan perspektif dan berdasarkan misi, dengan uraian sebagai berikut:

a.      Tujuan Strategis berdasarkan perspektifmanfaat bagi stakeholders

Pengelompokan keenamtujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pendekatan perspektif manfaat bagi stakeholders adalah sebagai berikut:

1.    Meningkatnya kualitas akuntabilitas program pemerintah dan kebendaharaan umum negara;

2.    Meningkatnya tata kepemerintahan daerah yang baik;

3.    Terciptanya iklim yang memudahkan pengungkapan kasus kerugian keuangan negara;

4.    Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;

5.    Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten;

6.    Terimplementasinya sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/ pemerintah.

b.    Tujuan Berdasarkan Misi

Pengelompokan keenamtujuan berdasarkan misi adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.B

Misi dan Tujuan Strategis

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

MISI	TUJUAN STRATEGIS
Misi 1: Meningkatkan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Provinsi Sumatera Utara.	1.1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas program pemerintah dan kebendaharaan umum negara
	1.2	Meningkatnya tata kepemerintahan daerah yang baik
	1.3	Terciptanya iklim yang memudahkan pengungkapan kasus Kerugian Keuangan Negara
Misi 2: Meningkatkan efektifitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdi Provinsi Sumatera Utara.	2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
Misi 3: Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Provinsi Sumatera Utara	3.1	Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten
Misi 4: Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintahdi ProvinsiSumatera Utara	4.1	Terimplementasinya sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/ pemerintah

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan

 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl. Jenderal Gatot Subroto KM. 5,5 Medan - 20122 Telepon: (061) 8474847 (Hunting), Faksimile : (061) 8472842, e-mail : sumut@bpkp.go.id

 

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

PENG- 5 /PW02/1/2013

 

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2014, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 Medan, dengan ini menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Belanja Modal Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 sebagai berikut:

 

No.	Paket	Pagu	Lokasi	Metode Pemilihan	Jadwal
1.	Rehab Rumah Dinas	132.000.000	Kota Medan	Pengadaan Langsung	Februari 2014
2.	Perangkat Pengolah Data	60.000.000	Kota Medan	Pengadaan Langsung	Februari 2014

 

Demikian kami sampaikan, untuk dapat diketahui.

 

 

Medan, 23 Desember 2013

 

Kuasa Pengguna Anggaran

 

 

 

Bonny Anang Dwijanto

NIP  19600825198703 1 001