BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggunggung jawab kepada Presiden RI. Sejalan dengan itu, BPKP menetapkan visinya sebagai“Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas“. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 4 misi sebagai berikut: Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola   kepemerintahan yang baik dan bebas KKN, Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

Nilai-nilai luhur organisasi yang dapat mendorong terselenggaranya misi BPKP telah dirumuskan secara bersama-sama dan ditetapkan sebagai PIONIR dan menjadi ciri khas BPKP, yaitu: Profesional, Integritas, Orientasi Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen serta Responsibel.

Berjalannya roda pengelolaan BPKP sebagai instansi pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh nilai kearifan (wisdom) yang diterapkan oleh pimpinan BPKP. Nilai kearifan yang mendukung PIONIR adalah 5 AS, yakni: Kerja Keras, Tuntas, Cerdas, ber-Integritas dan Ikhlas.

BPKP merupakan lembaga non-kementeraian yang senantiasa adaptif mengikuti perkembangan dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategisnya. Sejak saat ini dan untuk masa datang BPKP akan menyeimbangkan pengawalan melalui kegiatan pengawasan internnya berdasarkan perspektif akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas pembangunan. Hal tersebut dapatlah dikatakan sebagai The New Platform BPKP.

Pada tataran implementasi, The New Platform BPKP tersebut menjadikan pengawasan intern oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara pada kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara, dan kegiatan lain yang menjadi perhatian presiden, tidak lagi hanya berfokus pada akuntabilitas keuangan melainkan juga pada bagaimana dapat mencapai akuntabilitas pembangunan yang utuh.

Selain itu, kiprah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan-kegiatan supervisi dan  asistensi, telah menghasilkan kepercayaan (trust) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Utara, yang menjadikan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai partner terpercaya dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sejalan dengan The New Platform BPKP sebagaimana disebutkan di atas, kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah pun secara otomatis perlu direposisi pada bagaimana Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan pengawalan tidak hanya pada perspektif akuntabilitas pengelolaan keuangan, melainkan juga pada akuntabilitas pengelolaan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Untuk mencapai maksud tersebut, faktor utama keberhasilan yang utama tentu saja berada pada komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan pembangunan, sedangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara lebih bersifat sebagai trigger yang mendorong dapat tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara. Peran BPKP yang sama seperti untuk instansi pemerintah tersebut, juga diterapkan pada tataran BUMN dan BUMD. Dengan demikian diharapkan tercipta kondisi yang kondusif pada sisi pemerintahan dan terbangunnya good corporate governance bagi dunia usaha di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Upaya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan tersebut, pada dasarnya tergolong pada upaya pencegahan yang mendorong dicapainya kondisi yang kondusif pada setiap instansi pemerintah. Namun demikian, yang perlu disadari adalah adanya risiko kegagalan dalam upaya pencegahan yang perlu dimitigasi oleh pimpinan instansi pemerintah.

Mitigasi dimaksud adalah setiap penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan perlu ditindak-lanjuti melalui solusi yang tepat. Tuntutan untuk melakukan pencegahan terhadap penyimpangan tersebut, semestinya timbul dari kesadaran pimpinan instansi pemerintah untuk memiliki kebijakan yang terintegrasi dan didukung oleh perangkat sistem pengendalian intern yang diperkuat dengan program anti-korupsi atau rencana pengendalian terhadap fraud (fraud control plan).

Demikian pula bilamana fraud dan korupsi benar-benar telah nyata terjadi maka upaya penindakan perlu ditegakkan secara konsisten sehingga dapat memberi efek jera bagi pelakunya. Untuk itulah peran BPKP dalam pelaksanaan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli di pengadilan sangat dibutuhkan guna membantu penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum (KPK, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI). Selain efek jera, penugasan bersifat investigatif yang dilaksanakan oleh BPKP diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan kerugian (recovery assets) berupa pengembalian kerugian keuangan negara, dan yang terlebih penting bagaimana melakukan perbaikan sistem dan prosedur termasuk kebijakan umum yang diperlukan agar penyimpangan tidak terjadi secara berulang di tempat yang sama.

Memasuki usia yang ke-31, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara senantiasa terdepan dalam melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

   Kepala Perwakilan,

              Ttd

         Mulyana