Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Berkunjung Ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
16 Januari 2020 10:51:48 / sumut / dibaca: 159 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utaramenerima kunjungan Anggota DPRD Deli Serdang sebanyak 15 Orang dari lintas Fraksi didampingi Sekretaris Dewan dan staff serta Inspektur dan Kepala BPKAD pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 bertempat di Ruang Tamu Kepala Perwakilan.

BPKP Sumut dan Komisi IV DPD RI Menggelar Rapat Kerja Membahas Pengelolaan Keuangan Desa
02 Desember 2019 14:21:27 / sumut / dibaca: 237 kali / Kat: Siskeudes

Senin, 25 November 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dan Komisi IV DPD RI menggelar rapat kerja membahas pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes yang dihadiri oleh DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara, Inspektur Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten/Kota, Sekjen Apdesi Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP serta Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara

Komitmen Pemkot Tebing Tinggi Untuk Menggunakan SIMDA PERENCANAAN BPKP
28 Nopember 2019 15:23:48 / sumut / dibaca: 376 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Pada hari Senin, 18 November 2019, Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah mendapatkan Perdikat Level 3 Tingkat Maturitas SPIP, kembali berkomitmen dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan menggunakan SIMDA Perencanaan BPKP dalam proses e-planning.


Arsip Berita
Video Pendukung

Laporan Kinerja 2019

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang sudah dipercayakan dan sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah menyusun laporan Kinerja Tahun 2019. Laporan kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dalam kedua dokumen tersebut telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam melaksanakan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019 telah ditetapkan 8 sasaran program dengan 18 IKU. Dari 8 (delapan) sasaran program, 6 (enam) sasaran program rata-rata capaian IKU-nya melebihi target , 1 (satu) sasaran program berada di bawah target, dan 1 (satu) sasaran program tidak dapat mencapai target atau capaian nol. Capaian sasaran program tersebut tidak lepas dari capaian IKU yang ada di tiap sasaran program yang berjumlah 18 IKU. Dari 18 IKU, 12 IKU melebihi target, 4 IKU berada di bawah target, dan 2 IKU tidak mencapai target atau capaian “0”. 

Lebih Detail

Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2019

Laporan akuntabilitas keuangan negara dari hasil pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional di wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 tercermin dalam hasil pengawasan yang terkait dengan 4 fokus pengawasan BPKP, yaitu Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara dan Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan.

Lebih Detail

 

 


 

   
  RENSTRA 2015-2019   LAKIP 2017