Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi

 

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN

 

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor : Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Keputusan Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. KEP–713/K/2002, tugas pokok Perwakilan BPKP adalah melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Kepala BPKP tersebut merupakan bagian dari rangkaian reorganisasi BPKP, maka sebagai instansi vertikal BPKP di daerah, tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan  adalah

 

Melaksanakan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Penyelenggaraan Akuntabilitas di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

 

Dalam menyelenggarakan tugasnya itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

 

  1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

  2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik / kekayaan negara;

  3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;

  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;

  5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;

  6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;

  7. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman / bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;

  10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;

  11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.


 

 


Share