Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Implementasi SPIP

Penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014. Hal ini dikarenakan SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) Kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamanan aset negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP dinyatakan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP yang mempunyai kewajiban menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, mensosialisasikan SPIP, melakukan pendidikan dan pelatihan SPIP, melakukan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta melakukan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Data per November 2013

No Pemda No Perkada SPIP Tanggal Perkada Pihak yang Membantu
Implementasi SPIP di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Provinsi Sumatera Selatan
Kab. Lahat
Kab. Musi Banyuasin
Kab. Musi Rawas
Kab. Muara Enim
Kab. Ogan Komering Ilir
Kab. Ogan Komering Ulu
Kota Palembang
Kota Prabumulih
Kota Pagar Alam
Kota Lubuk Linggau
Kab. Banyuasin
Kab. Ogan Ilir
Kab. OKU Timur
Kab. OKU Selatan
Kab. Empat Lawang
Nomor 51 Tahun 2010
Nomor 1 Tahun 2011
Nomor 5 Tahun 2011
Nomor 11 Tahun 2010
Nomor 42 Tahun 2010
Nomor 34 Tahun 2011
No. 15 Tahun 2010
Nomor 46 Tahun 2010
Nomor 2Tahun 2011
Nomor 2 Tahun 2011
Nomor 19 Tahun 2010
No. 864 Tahun 2011
No. 3 Tahun 2011
Nomor 14 Tahun 2010
Nomor 15 Tahun 2012
Nomor 5 Tahun 2011
21/09/2010
03/01/2011
18/01/2011
16/06/2010
31/12/2010
14/04/2011
06/10/2010
15/09/2010
13/01/2011
20/01/2011
24/08/2010
20/12/2011
14/01/2011
31/08/2010
13/09/2012
24/09/2011
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP
BPKP

 


Share