Selasa (19/3) - Bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah dilangsungkan acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberentasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 dan Sosialisasi Program Tahun 2019.

Hadir pada kesempatan ini, Gubernur Prov. Sumsel, Herman Deru, Koordinator II  Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Abdul Haris, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Gillbert A.H. Hutapea, Inspektur Prov. Sumsel, Bambang Wirawan, Kepala Perwakilan BPS Sumsel, Kepala Perwakilan Ombudsman Prov. Sumsel, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kab/Kota/Provinsi se-Sumsel, Inspektur Daerah Se-Sumsel dan Forkompimda.

Dalam Sambutannya sekaligus membuka acara, Herman Deru menyebutkan bahwa Rapat Koordinasi ini adalah untuk memaparkan pengawasan dan pencegahan yang telah dilakukan KPK sepanjang Tahun 2018 yang lalu dan memberikan masukan kepada instansi terkait agar tidak terjadi penyimpangan serta memberikan sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun 2019 ini.

Herman Deru berharap, KPK juga dapat memberikan bimbingan terkait temuan yang telah didapat, agar temuan tersebut tidak terulang kembali di Tahun berikutnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada kesempatannya memberikan arahan menekankan kepada Kepala Daerah agar berkomitmen mendukung Tugas dan Fungsi APIP dalam hal ini Inspektorat melakukan pengawasan di daerah. Hal tersbut juga searah dengan RPJMN 2015-2019 yang mengatakan SPIP dan APIP harus 80% mencapai level 3.

APIP adalah Strategic Partner juga diharapkan dapat menjadi Trusted Advisor atau penasihat yang baik bagi Kepala Daerah dan sebagai Early Warning System memberikan masukan sebelum terjadi penyimpangan dengan memetakan risiko. “ungkap Gillbert.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Haris memaparkan  8 area yang menjadi fokus KPK sepanjang Tahun 2018, antara lain e-Budgeting dan e-Planing, Pengelolaan Aset, Manajemen SDM, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD), Peningkatan Kapabilitas APIP, Pengelolaan Dana Desa, Pengadaan Barang dan Jasa dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

(Humas BPKP Sumsel)/am