Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Komisi XI DPR-RI Lakukan Kunjungan Kerja Reses ke Sumatera Selatan
01 Agustus 2018 11:54:27 / sumsel / dibaca: 690 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI, DR. Muhammad Prakosa,PHd bersama anggota Komisi XI RI menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Besar Lantai 2 Gedung Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Senin, 30 Juli 2018.

Pertemuan ini dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (Ernadhi Sudarmanto), Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel ( Gillbert A.H. Hutapea),  Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Sumsel (Maman Abdurahcman), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumsel (Rudi Hairudin), Sekretaris Utama BPS (Adi Lumaksono), Kepala BPS Prov. Sumsel (Yos Rusdiansyah), Assisten II Pemprov Sumsel (Yohanes H Toruan), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (Sudarso), dan beberapa instansi terkait.

Dalam pertemuan tersebut masing-masing instansi memaparkan hasil kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Juli 2018.

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, Ernadhi Sudarmanto dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, Gillbert A.H. Hutapea, dalam paparannya menyampaikan kegiatan pengawasan BPKP yang meliputi empat fokus pengawasan, yaitu Pengawalan Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/Daerah, dan Peningkatan Governace Sytem.   

Selain itu, disampaikan juga penekanan pengawasan preventif BPKP pada fokus pengawasan keempat yaitu Governance System. Berbagai hal telah dilakukan untuk membangun system tata kelola yang baik di Pemerintah Daerah. Saat ini sembilan Pemerintah Daerah telah menerapkan Aplikasi SIMDA Perencanaan (e-planning) yang telah terintegrasi dengan Aplikasi SIMDA Keuangan (e-budgetiing). Aplikasi SIMDA Perencanaan yang terintegrasi dengan Aplikasi SIMDA Keaungan ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkualitas.

Selanjutnya selaras dengan kebijakan dan arahan Presiden RI, BPKP Sumsel telah melakukan pembinaan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan memfasilitasi implementasi aplikasi Siskeudes mulai dari penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan terhadap 2.589 desa.

(Humas BPKP Sumsel)



Share      

Berita Terkait:

05 Nopember 2018 11:38:17 / sumsel / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
KOMISI XI DPR RI TERUS GENJOT PENDAPATAN ASLI DAERAH
04 Agustus 2017 09:49:21 / sumsel / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN
14 Agustus 2015 09:33:07 / sumsel / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
WALIKOTA PAGAR ALAM LANTIK PEGAWAI BPKP MENJADI KEPALA DPPKA
19 Mei 2015 21:56:06 / sumsel / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Gandeng UNSRI Berdayakan Mahasiswa KKN
20 Januari 2015 09:06:12 / sumsel / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
MERAJUT KOMITMEN DEMI PELAYANAN OPTIMAL