Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Deputi PKD Berikan Pencerahan Kepada 200 Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas
10 April 2018 11:25:12 / sumsel / dibaca: 61 kali / Kat: Evaluasi

Dua ratusan lebih Kepala Desa (Kades) di dua wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Musi Rawas Utara (Muratara) mengikuti Workshop Evaluasi Implentasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskuedes.

Senin 9 April 2018, bertempat di Gedung Bagas Raya Kota Lubuklinggau telah dilaksanakan kegiatan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Prov. Sumsel dalam rangka Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern dan keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Acara Workshop Evaluasi Implentasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskuedes dihadiri Anggota DPR RI Wakil ketua Komisi XI, Achmad Hafiz Tohir, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Zulkarnaen Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diwakili oleh Ali Toibi, Bupati Kabupaten Mura, H Hendra Gunawan, Bupati Kabupaten Muratara, Syarif Hidayat, Forkompimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hadir sekaligus membuka acara, Bupati Musi Rawas selaku Tuan rumah, H Hendra Gunawan dalam arahannya mengatakan bahwa, untuk kegiatan pembangunan di Desa diakui sangat berkembang dengan adanya kucuran Dana Desa melalui program Presiden RI membangun Negri dari pinggiran dan setiap tahun selalu bertambah namun, tetap untuk dipergunakan dengan bijak dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pada momentum ini Hendra Gunawan mengajak seluruh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan operator siskeudes untuk menyimak dan bertanya seluas-luasnya terkait materi yang dipaparkan oleh para Narasumber.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelengaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto dalam arahannya menjelaskan, Untuk Siskeudes ini sejarahnya cukup panjang, diawali pada tahun 2015 dimulai penerapannya sesuai arahan Presiden RI termasuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa di Indonesia. Dari data BPKP terdapat 186 Desa di Musi Rawas dan 186 Desa tersebut telah menginplementasikan Aplikasi Siskeudes itu artinya Musi Rawas telah mencapai 100% pengunaan Siskeudes.

Gatot Darmasto menambahkan bahwa sistem keuangan desa harus dilaksanakan dengan disiplin teratur dan bertanggung jawab agar akuntabel. Siskeudes bersifat soft dan hard control sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun Siskeudes tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan sarana prasarana serta SDM yang memadai.

Pada sesi arahan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafiz Tohir, menyampaikan amanat Undang-Undang Desa untuk menggerakkan pembangunan desa, menekan ketimpangan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan pengangguran  dengan menerapkan program prioritas dana desa diantaranya BUM Desa, Embung Desa, Sarana Olahraga, serta pengembangan Produk Unggulan Desa. Pembangunan wilayah pedesaan merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi masalah ketimpangan pembangunan. Dengan adanya dana desa, diharapkan efektif menumbuhkan sektor UMKM dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur desa yang didukung dengan agenda pengembangan SDM untuk membangun manajemen yang efektif.

(Humas BPKP Sumsel/am)



Share      

Berita Terkait:

27 Pebruari 2017 14:57:23 / sumsel / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DI WILAYAH SUMSEL MASIH MINIM
07 Agustus 2016 15:23:58 / sumsel / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2016
22 Juli 2016 11:39:46 / sumsel / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
FGD HASIL AUDIT JKN : SUMSEL DINILAI “CUKUP BERHASIL”
14 Mei 2016 14:51:19 / sumsel / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
KOORDINASI HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMP DI WILAYAH SUMSEL
23 Juli 2015 16:49:01 / sumsel / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
PERTAHANKAN OPINI WTP, GUBERNUR SUMSEL MINTA PENGAWALAN BPKP