Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

PENTINGNYA KOMITMEN KEPALA DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMATANGAN SPIP
10 Maret 2017 11:31:12 / sumsel / dibaca: 408 kali / Kat: SPIP

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta lebih serius untuk melakukan peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) alias kematangan SPIP yang kini masih berada pada Level 1 dari skala 0 sampai dengan 5. 

Kamis (09/3), Bertempat di ruang rapat Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Iman Achmad Nugraha didampingi Kordinator Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Jaya Rahmad, menekankan kepada jajaran Pimpinan OPD dan staf yang mengikuti Entry Meeting dalam rangka Peningkatan Level Maturitas SPIP, agar dapat melakukan percepatan dalam rangka meningkatkan level SPIP.

Hal ini searah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 buku II disebutkan pada tahun 2019 Kapabilitas APIP harus berada pada level 3 (Terintegrasi) dan tingkat maturitas SPIP berada pada level 3 (Terdefinisi).

Oleh Karena itu, BPKP melalui unit di Daerah terus melakukan bermacam upaya untuk mengejar target tersebut. Jaya Rahmad menyebutkan, setidaknya ada 28 sub unsur yang harus segera dibenahi agar SPIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkat ke level 3 dan yang sangat penting dari ke 28 sub unsur terbut ialah Komitmen Pimpinan Daerah. “Ungkap Jaya Rahmad.

Ulu Sembiring, katua tim penilaian, menyampaikan hasil maturitas penerapan SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih dalam kategori “Rintisan” atau berada pada level 1. Ada 25 sub unsur penilaian BPKP terhadap maturitas SPIP Prov. Sumsel.

Dari hasil ini, menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mulai menerapkan SPIP di sejumlah SKPD. Namun, secara keseluruhan penerapan SPIP di Pemprov. Sumsel masih belum terdokumentasikan dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi.

Selain itu efektifitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Menanggapi BPKP, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Joko Imam Santoso yang hadir didampingi Inspektur Tanda Subagio, mengatakan penilaian SPIP ini merupakan upaya agar Pemprov. Sumsel melakukan perbaikan terutama menuju reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola keuangan menjadi tertib administrasi. Komitmen seluruh Pimpinan Daerah dan SKPD menjadi mata rantai teratas dalam hal peningkatan level maturitas SPIP ini. Joko Imam Santoso menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan membuat Draft Peraturan Gubernur terkait dengan Peningkatan Level Maturitas SPIP.

Acara dilanjukan dengan Sharing Session antara Tim BPKP dan seluruh jajaran OPD Provinsi Sumatera Selatan.

(Humas BPKP Sumsel)/am 



Share      

Berita Terkait:

12 Pebruari 2016 15:06:57 / sumsel / dibaca: kali / Kat: SPIP
MEMPERTAJAM PEMAHAMAN SPIP DI KAB. MUSI RAWAS
07 Oktober 2014 22:37:57 / sumsel / dibaca: kali / Kat: SPIP
WORKSHOP IMPLEMENTASI SPIP DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK (RTP) DI LINGKUNGAN PEMPROV SUMSEL
30 April 2014 15:28:19 / sumsel / dibaca: kali / Kat: SPIP
Melalui Workshop SPIP, BPKP Sumsel Fokus Tingkatkan Kinerja Pemda
09 Oktober 2013 14:03:16 / sumsel / dibaca: kali / Kat: SPIP
High Risk, Pergantian Manajemen Kunci Kota Palembang, Perlu SPIP
28 Maret 2013 13:48:52 / sumsel / dibaca: kali / Kat: SPIP
SPIP DIYAKINI DAPAT \\\\\\\"MENGHALAU KEGALAUAN\\\\\\\" DI KANWIL KUMHAM SUMSEL