Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

SELAMATKAN DANA DESA DENGAN PENGAWALAN BERSAMA
11 Mei 2016 17:09:59 / sumsel / dibaca: 1419 kali / Kat: Sosialisasi

Pemerintah Pusat melalui tim terpadu yang terdiri dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, Kementrian Desa Tertinggal, KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan BPKP, menggelar Sosialisasi Pengawalan Bersama Pengelolaan Dana Desa Kepada lima Provinsi yaitu, Sumsel, Jambi, Babel, Lampung dan Bengkulu yang dilaksanakan di Gedung Bina Praja Prov. Sumsel, Senin(10/5).

Hadir mejadi narasumber dalam sosialisasi ini, Irjen Kemendagri Tarmizi A Karim, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Direktur III Pengawasan pada Deputi Perekonomian BPKP Iskandar Novianto. Tak hanya itu, para Kepala DPPKAD, Kepala BPMPD, Camat, Kepala Desa, Inspektur Kab/Kota penerima dana desa se-Sumbagsel termasuk Bupati turut hadir dan menyimak materi yang dipaparkan oleh Tim Terpadu.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa terhadap pengelolaan dana desa yang digelontorkan melalui APBN, agar dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan.

Direktur III Pengawasan pada Deputi Perekonomian BPKP Iskandar Novianto menyampaikan untuk melakukan pengawasan alokasi dana desa ini, telah disiapkan sebuah aplikasi yang bernama SISKEUDES untuk mempermudah aparat desa dalam pengadministrasian keuangan desa yang telah terintegrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri secara gratis.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) akan dilibatkan dalam upaya pencegahan seperti memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan peraturan dana desa dan menegaskan agar setiap desa menggnakan aplikasi SISKEUDES dalam penatausahaan keuangan desa. Pahala juga meminta BPKP memperkuat APIP yang ada di Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa.

Sebanyak 2.859 desa di Sumsel akan menikmati kucuran dana desa yang dialokasikan sebesar Rp1,,780 Triliun  tahun ini. Tiap desa hampir dipastikan kebagian Rp.600 juta. Nilai ini naik dua kali lipat dibandingkan dari tahun lalu. Masyarakat pun diminta proaktif mengawasi pembangunan yang ada di desanya masing-masing. “Jika ada dugaan korupsi, segera laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), dan apabila para aparat desa bingung dalam proses pembangunan, langsung tanyakan kepada APIP setempat atau pendamping desa”.

(Humas BPKP Sumsel)/Am



Share      

Berita Terkait:

11 Nopember 2017 15:03:28 / sumsel / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Kerja Sama Aparat Penegak Hukum, Agar Penegakkan Hukum Lebih Efektif
11 Nopember 2017 06:59:50 / sumsel / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
KERJA BERSAMA MENGAWAL AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA
10 Maret 2017 14:26:07 / sumsel / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
SOSIALISASI IMPLEMENTASI SIMA 4.0
09 Juli 2015 10:24:24 / sumsel / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP SUMSEL BEKALI PARA APARAT DESA DI BANYUASIN DENGAN APLIKASI \\\\\\\"SI ELOK DESA\\\\\\\"
03 Mei 2015 15:57:13 / sumsel / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Entry Meeting Korsupgah Korupsi di Kabupaten Lahat


Tentang Perwakilan BPKP Sumatera Selatan
Sambutan
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Visi dan Misi
Mitra Kerja BPKP Sumsel
Profil Provinsi Sumatera Selatan
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemda
Seputar Sumsel
Objek Pariwisata
Level APIP Tahun 2016
Informasi Publik
Laporan Kinerja Triwulanan
Profil Indikator Outcome
Download Aturan Perilaku Pegawai BPKP
Buku Saku Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Perjanjian Kinerja

ALAMAT KAMI

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Bank Raya No. 2 Demang Lebar Daun - Palembang
Telp. (0711) 311154, 374982, Faks (0711) 374987
Email : sumsel@bpkp.go.id