Berkaitan dengan hal tersebut, Senin 20 Okteber 2014, Bertempat di Gedung Diklat Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Perwakilan BPKP Sumatera Selatan telah melakukan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual yang diikuti oleh 120 Pegawai Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang dijadwalkan dari tanggal 20-23 Oktober 2014. Hadir dalam acara tersebut Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar didampingi Asisten II Hasanudin, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan IGB Surya Negara, Kepala DPPKAD Armeli Mendri, Inspektur Antoni Zulkarnain.

Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar dalam sambutannya sekaligus membuka Bimtek mengatakan di Era Reformasi sekarang ini aparatur pemerintah dituntut untuk melaksakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa baik dalam pengelolaan administrasi publik maupun pengelolaan administrasi keuangan. Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan PP No. 71 Tahun 2010 serta PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013 Pemerintah Daerah berkewajiban menerapkan Standar Akuntasi Pemerintah berbasis Akrual pada Tahun 2015. Menyikapi hal tersebut Bupati Muara Enim mengatakan akan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten di masing-masing SKPD agar apa yang diamanatkan bisa tercapai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

Selanjutnya IGB Surya Negara dalam sambutannya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang telah mendapakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) TA 2013 oleh BPK RI serta berharap dengan adanya perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual tidak menurunkan capaian opini WTP menjadi WDP serta tidak juga mengklaim capaian tersebut karena BPKP, melainkan semua itu karena koordinasi yang baik oleh SKPD dan komitmen dari Bupati sebagai Pimpinan daerah.

Sekaligus paparan,  IGB Surya Negara menyebutkan berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2004 bahwa BPKP memberikan asistensi kepada K/L dan Pemda untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan kepatuhan terhadap perundang undangan termasuk juga meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, kami berkewajiban untuk memberikan Bimbingan Teknis terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang akan diberlakukannya pada Tahun 2015 oleh K/L dan Pemda. "Kami selalu membuka diri, jika setelah Bimtek ini masih ada yang belum memahami materi yang diberikan narasumber, maka silahkan Pak Bupati kirimkan pegawai bapak untuk kami latih di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang sudah dilengkapi dengan Laboratorium Komputer.

Acara dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipimpin langsung oleh  Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan IGB Surya Negara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

(HUMAS BPKP SUMSEL)/AM