Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Forbes APIP Sumsel, Dorong Kepala Daerah Efektifkan Peran Inspektorat Lewat Audit Charter
22 Maret 2013 11:10:24 / sumsel / dibaca: 1412 kali / Kat: Forbes APIP / AAIPI

 

Delapan inspektorat di Sumsel yang dievaluasi BPKP, seluruhnya dapat rapor di level satu. Artinya, entitas pengawasan intern di pemda itu belum dapat memberikan jaminan proses tata kelola pemerintahan yang baik. Apalagi mencegah korupsi. Diperlukan dukungan dan komitmen kepala daerah, antara lain melalui Audit Charter.

 

BPKP telah melakukan evaluasi tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan metode Internal Audit Capability Model (IA-CM). Hasilnya, terungkap bahwa delapan APIP Pemda, yang dikenal sebagai inspektorat, di Sumatera Selatan, seluruhnya masih berada pada level satu. Artinya, semua inspektorat yang dievaluasi itu belum dapat memberikan jaminan proses tata kelola pemerintahan. Tak syak lagi, soal mencegah korupsi pun masih jauh panggang dari api.

 

Hasil evaluasi itu disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Sumsel R.B. Bely Dj. Widodosaat menjadi narasumber pada Raker Forbes APIP, di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu (20/3).

 

IA-CM sebagai metode evaluasi itu tak lain adalah standar kualitas yang digelontorkan The Institute of InternalAudit (IIA), sebuah organisasi profesi yang terdiri dari para auditor intern di Amerika. Model ini digambarkan dengan lima level kualitas internal audit, dan level satu adalah paling rendah.

 

Meskipun rapor delapan inspektorat yang dievaluasi kurang menggembirakan, Wakil Ketua Forbes APIP Sumsel Lukitariati, yang kesehariannya menjabat sebagai Inspektur Provinsi Sumsel berharap agar para anggota Forbes APIP dapat meningkatkan sinergitas, sehingga kendala yang selama ini dihadapi dapat dipecahkan bersama.

 

Sinergitas ini semakin penting dengan informasi Lukitariati bahwa jagat aparat pengawas intern ini akan semakin ramai dengan dibentuknya pula Asosiasi Aparat Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Anggotanya APIP dari Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota, termasuk JFPPUPD (Jabatan Fungsional Pemeriksa Penyelenggaraan Urusan Daerah) dan JFA (Jabatan Fungsional Auditor).

 

Namun Lukitariati mengharapkan, JFPPUPD bisa bersinergi dengan JFA yang sudah ada. “Ambil hikmahnya dengan memikirkan apa yang bisa dilakukan bersama, dan jangan diambil perbedaannya,” sambung Lukitariati.

 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Sumsel IGB Surya Negara, sebagai Ketua Forbes APIP Sumsel yang dikukuhkan Gubernur Sumsel pada 28 Mei tahun lalu itu,mengajak semua anggota Forbes APIP untuk terus  menjaga  semangat kebersamaan.

 

“Apapun namanya nanti, semangatnya tetap harus dijaga”. Karena menurut Surya Negara, pembentukan  AAIPI itu pun inisiator awalnya  adalah BPKP, dengan benchmarking negara-negara maju.

 

Dalam acara yang dihadiri seluruh inspektur se-Sumatera Selatan itu,minimnya nilai rapor evaluasi para APIP itu pun antara lain disebabkan berbagai persoalan yang mendera APIP. Antara lain, seperti yang disuarakan oleh Inspektur Prabumulih Jauhar Fachri, keterbatasan kompetensi SDM auditor. Misalnya, kemampuan melakukan audit terhadap pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara elektronik (LPSE) atau e-procurement.

 

Dalam hal ini, jurus yang ditawarkan Kabid APD BPKP Sumsel Zulfan, adalah memaksimalkan jangkauan yang dapat dilakukan auditor. “Memang probity audit belum meng-cover e-procurement,” ujar Zulfan.“Namun tohkitabisamenjangkausejak proses perencanaan. Misalnya,pelaksanaantugas PPK dalam menghitung HPS, menetapkanspesifikasibarangdanjasa, danmembuatrancangankontrak”.

 

Namun, bagaimana pun juga, menurut Zulfan, peran Kepala Daerah sangat vital dalam mendukung kinerja inspektorat. Bahkan dalam pendekatan IA-CM diamanahkan apa yang disebut sebagai Audit Charter, yaitu perjanjian yang berisi kesepakatan antara Kepala Daerah dan Inspektur, antara lain mengenai hal-hal apa yang menjadi prioritas pengawasan, serta arah kinerja pengawasan yang diharapkan dapat mendongkrak pencapaian visi dan misi daerah. Dan perjanjian ini harus ditaati kepala daerah dengan komitmen tinggi. Tanpa kesepakatan yang jelas, apalagi tanpa dukungan dan komitmen dari kepala daerah, inspektorat akan sulit,” geleng Zulfan.

 

Di atas semua permasalahan itu, timbul kesepakatan bagi kumpulan para pengawas intern itu, seperti yang tercantum dalam simpulan raker: pentingnya percepatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Sehingga diperlukan kembali berbagai kegiatan terkait dengan SPIP.

 

Apa boleh buat. Ini memang sesuai dengan jargon SPIP: “Apa pun permasalahannya, SPIP adalah pondasinya.”

(HUMAS BPKP SUMSEL)

 

 



Share      

Berita Terkait:

24 April 2018 14:44:18 / sumsel / dibaca: kali / Kat: Forbes APIP / AAIPI
MENJAGA KUALITAS AUDIT DENGAN MELAKSANAKAN TELAAH SEJAWAT