Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Produk Layanan

Produk Layanan Kami

 

Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance, meningkatnya pelayanan publik, dan terwujudnya iklim yang mencegah KKN, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mengimplementasikan kegiatan pengawasannya berupa audit, evaluasi, sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, dan kegiatan lainnya dengan pola kemitraan. Produk layanan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat meliputi:

No
Tujuan
Manfaat
1. Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Barang yang Bersumber dari Dana APBD
 

- Menilai apakah pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilaksanakan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota telah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

- Mengamankan aset pemerintah daerah yang dikelola oleh dinas-dinas terkait

- Membantu Gubernur sebagai koordinator pembinaan pengawasan di daerah dalam mengawasi pelaksanaan program yang berasal dari dana APBD

- Membantu Bupati/ Walikota dalam mengawasi pelaksanaan program yang berasal dari APBD.

- Adanya catatan yang dapat diandalkan atas aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh dinas-dinas terkait yang berasal dari dana APBD.

2. Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Barang yang Bersumber dari Dana APBN
 

-  Menilai apakah pelaksanaan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota telah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Departemen Teknis

-  Mengamankan aset pemerintah pusat yang dikelola oleh Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui dinas-dinas terkait.

- Membantu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam mengawasi pelaksanaan program yang berasal dari dana dekonsentrasi

- Membantu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam mengawasi pelaksanaan program yang berasal dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

- Membantu Bupati/ Walikota dalam mengawasi pelaksanaan program yang berasal dari dana tugas perbantuan.

- Adanya catatan yang dapat diandalkan atas aset Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait yang berasal dari dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, block grant, dan dana APBN lainnya.

3. Pengembangan SAKD dan SIMDA
  Membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara akuntansi sesuai dengan PP No.24 tahun 2005, sehingga pada akhir tahun pemerintah daerah dapat menyusun Laporan Keuangan tepat waktu sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan sebagai bahan yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- Menjadikan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 dan dapat menyusun Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan secara tepat waktu.

- Mempercepat proses penyusunan anggaran, perbendaharaan, dan pertanggung jawaban keuangan

- Dapat membuat laporan bulanan/ triwulanan/ semesteran keuangan

- Mempercepat proses penyusunan daftar aset daerah

- Dapat mengetahui posisi kas, jumlah aset, dan posisi neraca daerah setiap saat

- Mempercepat konsolidasi neraca daerah se-provinsi/ se-negara.

4. Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja
  Membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada saat penyusunan anggaran. Menjadikan Pemerintah Daerah dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja .
5. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
1)
Implementasi Sistem AKIP
  Membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan Dokumen Renstra (RPJM), RKT, maupun LAKIP sebagai wujud implementasi SAKIP yang diamanatkan dalam Inpres No.7 Tahun 1999. Menjadikan Pemerintah Daerah dapat menyusun Dokumen Renstra (RPJM), RKT, dan LAKIP sesuai peraturan yang berlaku.
2)
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Evaluasi LAKIP-SKPD
  Menjadikan aparat pengawasan yang ada pada Inspektorat/ Badan Pengawas Provinsi/ Kabupaten/ Kota mampu melakukan evaluasi terhadap implementasi SAKIP dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meningkatkan kemampuan Inspektorat/ Badan Pengawas Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam mendorong SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
6. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)
  Membantu Pemerintah Daerah dalam mengintensifkan penerimaan PAD dari sumber yang telah ada dan menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah.
7. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  Membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SPM pada SKPD. Meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
8. Peningkatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daeraha
1)
Sosialisasi, Asistensi, dan Assessment Penerapan Good Corporate Governancepada BUMD
  Membantu pihak perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance. Terciptanya pola tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
2)
Asistensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Berbasis Komputer pada PDAM
  Membantu PDAM dalam rangka penertiban administrasi keuangan mulai dari pengolahan data sampai dengan penyajian Laporan Keuangan yang dilakukan secara terkomputerisasi.

Meningkatkan kemampuan PDAM dalam:

- meningkatkan pengendalian atas pengelolaan pendapatan penjualan air

- meningkatkan pengendalian atas pengelolaan persediaan dan aset tetap

- menyajikan laporan keuangan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

9. Penyiapan RSUD Menjadi Badan Layanan Umum
  Menyiapkan RSUD secara administratif dalam rangka penetapan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 07/KMK.02 /2006 Menjadikan RSUD mampu dalam menyajikan syarat-syarat adminisrtasi dalam rangka persiapan menjadi Badan Layanan Umum sebagai mana dipersyaratkan.
10. Pengawasan terhadap BUMD
1)
Audit Kinerja PDAM
  Memungkinkan Bupati/ Walikota, sebagai pemilik, mengetahui kinerja PDAM. Khusus untuk tahun buku 2006, BPKP akan melakukan audit kinerja untuk memenuhi permintaan Menteri Pekerjaan Umum No.UM.01.01-Mn/405 tanggal 21 November 2006.

-   Tersedianya dasar penilaian dan evaluasi kinerja PDAM baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pemilik guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang

-   Terpenuhinya dasar evaluasi atas standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang akan dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum.

2)
Audit Keuangan BUMD
  Untuk mengetahui tingkat kelayakan/ kewajaran laporan keuangan yang disajikan BUMD melalui pemberian opini auditor terhadap laporan keuangan perusahaan. Memungkinkan Pemerintah Daerah selaku pemilik BUMD memperoleh laporan pertanggungjawaban keuangan pihak pengelola BUMD yang telah diaudit secara independen.
11. Pencegahan KKN
1)
Penerapan Program Anti Korupsi pada Suatu Organisasi
  Menilai eksistensi dan implementasi program anti korupsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Memperkecil peluang terjadinya korupsi di semua kegiatan kepemerintahan sejak dini.
2)
Pengkajian Peraturan Perundang-undangan yang Bernuansa KKN
  Menelaah peraturan daerah dan kontrak yang bernuansa KKN atau berpotensi menimbulkan korupsi. Memungkinkan Pemerintah Daerah membuat peraturan daerah dan kontrak yang anti KKN dan tidak merugikan Pemerintah/ masyarakat.
12. Bantuan bagi Instansi Penyidik
1)
Bantuan Audit Investigasi
  . .
2)
Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
  . .
3)
Pemberian Keterangan Ahli
  . .
13. Pelatihan dan Reviu Proses Pengadaan Barang/ Jasa
1)
Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa
  Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai di bidang pengadaan barangdan jasa pemerintah. Tersedianya SDM yang kompeten dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
2)
Reviu Proses Pengadaan Barang/ Jasa
  Memberikan saran kepada instansi pemerintah dalam proses Pengadaan Barang dan/ atau Jasa sehingga diperoleh keyakinan bahwa proses tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

- Mempercepat proses Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pemerintah sesuai aturan yang berlaku.

- Memberikan pertimbangan atas kesesuaian proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa dengan peraturan perundang-undangan.

14. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP)
  Meningkatan efesiensi dan efektifitas pengelolaan hasil pengawasan berbasis teknologi komputer.

-  Tersedianya informasi hasil pengawasan yang sesuai kebutuhan pihak intern maupun ekstern secara tepat, cepat, dan akurat

-  Kemudahan dalam memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan

- Diketahuinya/ terukurnya kinerja pengawasan

- Adanya standarisasi atau kodifikasi data/ informasi hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.

15. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Pengawasan)
1)
Pendidikan dengan Kurikulum Khusus di Bidang Akuntansi dan Keuangan Daerah
  Membantu Pemerintah Daerah dalam mengatasi kekurangan SDM berpendidikan akuntansi dan keuangan daerah. Dengan program ini BPKP ingin mendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga memiliki pengetahuan/ kemampuan di bidang Akuntansi dan Keuangan Daerah setingkat Diploma III (D3) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Tersedianya SDM yang kompeten dan siap pakai untuk pengelolaan keuangan daerah yang baik dan hasil-hasil pengawasan yang efektif
2)
Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Trampil dan Tingkat Ahli
  Menyaring calon auditor dan memberi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan audit secara profesional. Menjadikan peserta didik dapat memahami dan menerapkan Kode Etik dan Standar Audit, Auditing, dan Sistem Pengendalian Manajemen sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2)
Diklat Teknis Substansi bagi Auditor dan Pegawai Lainnya
 

- Diklat teknis substansi bagi auditor bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme auditor di bidang teknis tertentu.

- Diklat teknis substansi bagi pegawai lainnya bertujuan untuk membekali atau meningkatkan pengetahuan pegawai dalam melaksanakan tugas dalam bidang tertentu (mis. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Pengelolaan Keuangan bagi Bendaharawan).

- Meningkatkan pemahaman auditor dalam aspek-aspek tertentu dalam pelaksanaan pengawasan.

- Meningkatkan pemahaman pegawai dalam bidang-bidang tertentu sebagai bagian dari pelaksanaan peran penunjang kegiatan.

16. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
  Memberikan/ meningkatkan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan tentang JFA dan angka kredit. Meningkatkan pengetahuan para Pejabat Fungsional Auditor (PFA) atas hak dan kewajibannya selaku PFA.

 


Share