Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

SPIP, Tata Kelola, dan APIP Dalam Mencapai Good Governance dan Clean Government
10 April 2019 16:59:29 / sumbar / dibaca: 341 kali / Kat: SPIP

Rabu, 10 April 2019, bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang, dilaksanakan acara Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2019 Dalam Rangka Pembangunan Ketenagakerjaan Untuk Indonesia yang berkualitas dan Berdaya Saing, Kita tingkatkan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Korupsi serta Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap menuju pemetaan seluruh bidang tanah di kabupaten kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, agar pelaksanaan pembangunan di Wilayah Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan berdaya guna dan berhasil guna. 

Hadir sebagai undangan dan peserta dalam kesempatan tersebut antara lain Perwakilan dari Direktur jendral SDA dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota, Staf ahli Gubernur, seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat, Seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Bertindak sebagai narasumber dalam Rakor ini yaitu mewakili Kepala BPKP, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, Direktur Jenderal Pembinaan pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI, Bambang Satrio Lelono, Kepala Subdirektorat Pendaftaran Hak atas Tanah dan Ruang Direktorat Jendral Hubungan Hukum Keagrariaan, Hotman Pardomuan Siahaan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, Priyanto. Kegiatan dalam bentuk diskusi panel ini dimoderatori oleh Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

Dalam sambutan dan sebagai Key note speaker Rakor ini, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, menyampaikan akan pentingnya tiga topik yang akan dibahas yaitu ketenagakerjaan, pengawasan internal, dan pertanahan.

Untuk pengawasan internal, Irwan Prayitno menyampaikan bagaimana posisi penting pengawasan internal, termasuk komitmen terhadap penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Setiap sesuatu yang kita kerjaan harus ada pengawasan. Ini menjadi penting untuk bisa mencegah penyimpangan lebih dini. Oleh karena itu Inspektorat agar dimaksimalkan perannya untuk membantu pengawasan. Setiap Kepala Daerah, harus punya komitmen untuk memperkuat APIP. Selain itu sistemnya harus perlu ditingkatkan supaya semua peluang kita tutup, kita sumbat agar tidak terjadi kerugian akibat penyalahgunaan wewenang. Harus dengan komitmen yang teguh dari hulu yaitu kepala daerah. Kalau hulunya sudah kotor maka hilirnya juga pasti akan kotor. Oleh karena itu pemegang kebijakan harus punya komitmen dan punya kekuatan untuk menjalankan Sistem Pengendalian intern Pemerintah. Termasuk juga harus dilakukan pengawasan yang melekat untuk mengawasi dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah” Tegas Irwan.

Mewakili Kepala BPKP, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, Dalam paparannya yang berjudul Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, menyampaikan gambaran Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang menunjukkan adanya peningkatan capaian opini WTP dan masih terdapatnya pemerintah daerah di Indonesia yang mendapatkan Opini WDP dan TMP.

“Dengan masih terdapatnya Opini WDP dan TMP ini menunjukkan adanya indikasi bahwa good governance dan clean government masih belum sepenuhnya dicapai. Masih ada berbagai kelemahan yang teridentifikasi. Namun Opini WTP bukan berarti tidak terjadi sesuatu. Kalau kita lihat berdasarkan analisis dan evaluasi, penyebabnya antara lain. adanya kelemahan SPIP dan APIP, Ketidakpatuhan terhadap peraturan-perundangan, ketidak Ekonomis Efisien Efektif, dan penyimpangan Administratif. Kalau diteliti lebih lanjut lagi, lebih dari 80% masalahnya ada di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Masalahnya adalah karena tata kelola masih belum bagus” terang Gatot.

Dalam kesempatan yang sama Gatot juga menyampaikan keterkaitan antara Tata Kelola, SPIP dan APIP yang disebut Three Line of Defence dalam Pemerintahan menuju terwujudnya Good Governance dan Clean Goverment.

“Ada tiga komponen yaitu SPIP, Tata kelola, dan APIP. Pada setiap tahapan dalam manajemen pemerintahan semuanya harus ada dari tahap perumusan kebijakan hiungga monitoring dan evaluasi yang dalam pelaksanaannya dijaga oleh APIP. SPIP dan APIP itu adalah dua pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau tata keloa dijaga dengan baik maka akan dihasilkan 2 akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas Kinerja. Dua hal ini kita capai dengan dikawal SPIP dan APIP.  Selanjutnya juga akan dapat diperoleh Wilayah Tertib Administrasi (WTA), Wilayah Bebas Dari Korupsi, dan diperoleh Opini WTP pada LKPD. Ini yang kita sebut dalam teori three line of defence. Kalau semuanya berjalan dengan efektif, maka ultimateobjektifnya akan kita capai good governance dan clean government.” Tambahnya.

Untuk menunjang hal tersebut Gatot mengingatkan pentingnya pencapaian level maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP ke Level 3 bagi seluruh Instansi Pemerintah. Level 3 yang tidak hanya sekedar angka namun level 3 secara esensinya sehingga dapat menjadi safeguarding dalam perumusan kebijakan hingga pertanggungjawabannya.

Pada kesempatan Rakor tersebut juga disampaikan materi oleh Dirjen Binalattas Kemnaker RI, Bambang Satrio L Dengan materi Penguatan Mutu dan Akses Pelatihan Vokasi untuk Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, Priyanto membacakan arahan dari Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S, Maringka, terkait pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan, dan Kepala Subdirektorat Pendaftaran Hak atas Tanah dan Ruang Direktorat Jendral Hubungan Hukum Keagrariaan, Hotman Pardomuan Siahaan dengan materi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menuju Pemetaan Seluruh Bidang Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab.

Humas BPKP Sumbar



Share      

Berita Terkait:

10 Nopember 2018 12:52:25 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Walikota Sawahlunto Sambangi BPKP Sumbar untuk Eratkan Kerjasama
02 Nopember 2018 16:54:50 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
2 Pimpinan Daerah di Sumbar Ekspos Hasil Penilaian Maturitas SPIP
01 Nopember 2018 18:47:48 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Lompatan Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Mentawai
31 Oktober 2018 18:47:26 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Bangun Koordinasi, Walikota Padang Panjang Terpilih Sambangi BPKP Sumbar
04 Oktober 2018 11:02:16 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Deputi Bidang PKD BPKP Sampaikan Keynote Speech Workshop SIMDA Perencanaan di Sumatera Barat