Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat Menggeber Workshop Implementasi Siskeudes versi 2.0
23 Januari 2019 16:30:06 / sumbar / dibaca: 333 kali / Kat: Siskeudes

Masih dalam rangka percepatan implementasi Siskeudes Versi 2.0, dua hari berselang setelah Workshop Evaluasi Implementasi Siskeudes Versi 2.0 di Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Komisi XI DPR-RI pada tanggal 21 Januari 2019 lalu, kembali pada tanggal 23 Januari 2018 Bertempat di Aula Kantor Bupati Pasaman, Sumatera Barat, dilaksanakan Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Anggota DPR RI Komisi XI Refrizal, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP Iskandar Novianto, Penyidik Reskrimsus Tipidkor Polda Sumbar AKP Burahim Boer, dan Pemeriksa Ahli Muda BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Monicha Dwijayani. Kegiatan dengan format diskusi panel ini dimoderatori oleh Staff Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Hermanto.

Hadir dalam acara ini Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Bupati Pasaman, unsur Forkopimda, Kepala OPD dan seluruh Camat, serta Wali Nagari dan Sekretaris Nagari dari 37 Pemerintah Nagari dan 25 Nagari Persiapan di Wilayah Kabupaten Pasaman.

Bupati Pasaman Yusuf Lubis dalam sambutannya sekaligus membuka acara menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPKP yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan Workshop Implementasi Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 di Kabupaten Pasaman. Yusuf juga mengharapkan dengan diterapkannya aplikasi siskeudes ini akan terwujud tata kelola keuangan nagari yang lebih mudah, sederhana, dan transparan sehingga dapat diwujudkan akuntabilitas keuangan nagari yang bersih.

Sebagai narasumber pertama, Anggota DPR RI Komisi XI Refrizal dalam paparannya menyampaikan agar penggunaan dana di desa dapat dilaksanakan dengan optimal. “Maksud saya melakukan workshop ini adalah supaya tidak ada masalah di kemudian hari, makanya ada mitra saya BPKP, BPK, dan Polri bukan buat menakut-nakuti Kepala Desa atau Wali nagari tapi bagaimana Dana Desa ini bermanfaat untuk masyarakat dan bagi pembangunan di nagari.

Direktur PPKD Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto dalam paparannya menyampaikan tentang peran aparatur pengawasan yang telah bergeser pada pencegahan. “Peran pengawas di Dunia  sudah mulai bergeser pada pencegahan. Pengawasan saat ini lebih berfokus pada bagaimana pengawasan itu membangun Early Warning System sehingga terjadinya risiko dapat dihindari dan dampak risiko bisa diminimalisir. BPKP disini bersama dalam kaitan membangun suatu system dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menjadi menonjol karena dikaitkan dengan UU nomor 6 Tahun 2014 dimana ada kewajiban dari pemerintah nagari menggelontorkan dana desa. Itu semua tentu menuntut kemampuan dan pemahaman untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan tadi.”

Iskandar juga menyampaikan dalam perkembangannya menyesuaikan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 20 Tahun 2018 BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 yang telah di-launching pada tanggal 21 November 2018. “Dengan adanya perubahan aturan yakni permendagri 20 tahun 2018 ini tentu ada penambahan fitur dalam aplikasi siskeudes untuk mengakomodirnya, harapan kami Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 dapat diimplementasikan 100% sebelum berakhirnya bulan Januari 2019”. Tambahnya.

Narasumber dari BPK RI, Monicha Dwijayani menyampaikan paparan dengan tema peran,tugas, dan fungsi BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Desa. “Tugas BPK sebagaimana pasal 23E UUD 1945 dan Pasal 2 UU 15 tahun 2004 dimana BPK memeriksa keuangan negara. Dima ada unsur keuangan negara disitu BPK berhak untuk melakukan pemeriksaan”. Disamping itu disampaikan pula isu strategis pengelolaan dana desa antara lain akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pembinaan dan pengawasan dana desa, dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian Monicha Juga menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI terkait kinerja efektifitas pembinaan dan pengawasan dana desa.

Mewakili Polda Sumbar AKP Burahim Boer dalam paparannya menguraikan peran Polri dalam mengawal pembangunan desa yang diawali dengan kegiatan preemtif, preventif, sampai dengan penegakan hukum. Lebih jauh Boer menyebutkan telah ditugaskan Bhabinkamtibmas di setiap nagari untuk berkoordinasi dengan Wali Nagari untuk mengawal dana desa. “Bhabinkamtibmas memiliki 3 peran utama dalam pengawalan pembangunan desa, yaitu pencegahan, pengawasan, serta penanganan masalah. Kalua kita sudah bersinergi dengan baik maka tidak perlu ada ketakutan lagi, tegasnya.

Dalam kesempatan ini dilakukan penyerahan plakat dari Bupati Pasaman kepada para Narasumber dan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat kepada Bupati Pasaman sebagai wujud apresiasi.

-Humas BPKP Sumbar-



Share      

Berita Terkait:

22 Pebruari 2019 07:50:48 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Bupati Pasaman Barat Serahkan Laporan Kompilasi Keuangan Desa TA 2018 Berbasis Aplikasi Siskeudes
22 Januari 2019 19:56:59 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
BPKP Selenggarakan Workshop Evaluasi Implementasi Siskeudes pada Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota
13 Desember 2018 16:30:26 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Aplikasi Siskeudes sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 Telah Rilis di Sumatera Barat
21 Nopember 2018 10:50:25 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
BPKP Selenggarakan Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes pada Pemerintah Kabupaten Agam