Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Deputi Bidang PKD BPKP Sampaikan Keynote Speech Workshop SIMDA Perencanaan di Sumatera Barat
04 Oktober 2018 11:02:16 / sumbar / dibaca: 762 kali / Kat: SPIP

Padang (03/10), Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Workshop Penguatan Sistem Pengendalian Intern dengan SIMDA Perencanaan yang Terintegrasi melalui Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) bagi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, serta Penyerahan Laporan Penilaian Maturitas SPIP Level 3 kepada 3 (tiga) Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Workshop ini diselenggarakan pada Aula Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mulai tanggal 03 s.d. 05 Oktober 2018. Peserta pada kegiatan Workshop ini yaitu Satgas SIMDA pada Pemerintah Daerah Pengguna Aplikasi SIMDA Keuangan.

Acara dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Wakil Walikota Solok Reinier, para Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah 10 (sepuluh) Daerah Pengguna Aplikasi SIMDA Keuangan, serta seluruh Pejabat Struktural dan Koordinator Pengawasan di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Acara diawali laporan panitia Workshop yang diwakili MV Chinggih Widanarto (Korwas APD). Berikutnya dalam sambutan pembukaan, Kepala Perwakilan Danny Amanda menyampaikan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya pembinaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sumatera Barat. “Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk membina dan mendampingi Pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat utamanya dalam pengelolaan keuangan daerah secara professional, terbuka transparan dan bertanggungjawab. Upaya tersebut salah satunya dengan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penggunaan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem Informasi yang di kembangkan oleh BPKP. Hal tersebut tergambar dari Implementasi Aplikasi SIMDA Keuangan yang telah digunakan oleh 9pemerintah daerah dan1pemerintah daerah yang akan menggunakan pada tahun 2019 yaitu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya”.

Dalam rangka melengkapi implementasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, BPKP Pusat melalui tim pengembang SIMDA telah mengembangkan subsistem perencanaan yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan praktek pengelolaan yang baik, aplikasi tersebut adalah aplikasi SIMDA Perencanaan. “Dengan hadirnya SIMDA Perencanaan, relevansi antara dokumen perencanaan dapat lebih valid dan memadai dan tentu harus diiringi dengan konten, substansi dan proses perencanaan yang juga memadai”,tambah Danny.

Danny juga menyampaikan bahwa dari 20 Pemerintah Daerah diWilayah Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 12 Pemerintah Daerah telah mencapai level 3 Maturitas SPIP,yang tiga diantaranya diserahkan langsung pada kegiatan Workshop ini. Kemudian dalam waktu dekat direncanakan akan dilakukan Quality Assurance atas Laporan Evaluasi Maturitas SPIP terhadap 4pemerintah daerah lain yang hasil Self Assessment Maturitas SPIPnya telah mencapai level 3.

Selanjutnya, sebagai Keynote Speaker kegiatan Workshop, Deputi Kepala BPKP BidangPengawasanPenyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto menyampaikan ucapan selamat dan apresiasinya terkait capaian level 3 Maturitas SPIP di Wilayah Sumatera Barat dan implementasiaplikasi SIMDA. “Selamat atas capaian level 3 SPIP kepada Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota,dan kepada Kota Solok. Selamat juga kepada Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikanSIMDA Keuangan dan SIMDA Perencanaan”.

Pada paparannya Gatot menyebutkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, permasalahan yang muncul pada organisasi pemerintahan utamanya disebabkan oleh kelemahan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

“Kalau kita dalami permasalahan yang muncul itu yaitu karena kelemahan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan rasio sebesar49%,dan yang kedua yaitu karena Governance/Tata kelolanya lemah. Lebih jauh, ternyata kelemahan SPIP itu lebih dari 80% masalahnya pada pengadaan barang dan jasa, dan yang terbesar adalah di Pemerintah Kabupaten”, paparnya.

Terkait pencapaian Opini atas Laporan Keuangan dan Maturitas SPIP Gatot mengingatkan bahwa yang terpenting adalah esensi dari WTP dan Level 3 tersebut. “Jangan hanya kita mendapatkan level 3 saja, tetapi angka 3-nya benar secara esensi bukan hanya nilai. Jangan hanya WTP saja tapi esensi dari WTP itu yang terpenting. Jangan sampai sudah WTP, besoknya kena OTT, dan itu terjadi”,terangnya.

Gatot menerangkan bahwa dahulu kita mengenal korupsi ada di pelaksanaan anggaran, sekarang korupsi sudah dimulai dari perencanaan. Oleh karena itu Governance harus dibentengi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap tahapan pelaksanaan pemerintahan mulai perumusan kebijakan sampai evaluasi kebijakan. “SPIP yang efektif dalam tahapan pemerintahan ini harus dijaga oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Inspektorat Provinsi Kabupaten Kota harus menjaga hal ini.”

Berkaitan dengan hal tersebut BPKP telah mengembangkan aplikasi SIMDA Perencanaan yang merupakan sub sistem dari Aplikasi SIMDA Keuangan yang telah dikembangkan sebelumnya. Hadirnya Aplikasi SIMDA Perencanaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan mulai dari tahap perencaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Gatot juga menyampaikan bahwa SPIP dan APIP merupakan 2 pilar bangunan dari Pemerintah yang diperlukan untuk terwujudnya good governance dan clean government.

“Mestinya jika SPIP, APIP, dan organisasi pemerintahan yang efektif dalam menjaga semua lini dari pemerintah daerah, maka akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja akan didapatkan. Dari hal tersebut secara otomatis akan menghasilkan Laporan Keuangan yang WTP, Wilayah tertib administrasi, juga Wilayah bebas dari korupsi. Sehingga tercipta Good Governance, Clean Government yang akhirnya terwujudnya kesejahteraan rakyat. SPIP dan APIP merupakan jaminan dari hal-hal tersebut.”

Setelah dilakukan pembukaan acara yang ditandai dengan ketukan palu, dilakukan penyerahan laporan penilaian Maturitas SPIP Level 3 kepada 3 (tiga) Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kota Solok. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Danny Amanda kepada masing-masing Kepala Daerah yang disaksikan serta diapresiasi dengan gesture menopangkan tangan oleh Deputi Kepala BPKP.

Dengan diselenggarakannya Workshop ini diharapkan adanya peningkatan kompetensi bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi Tim Satgas SIMDA pada Pemerintah Daerah yang telah dibentuk dalam rangka implementasi SIMDA Perencanaan, utamanya terkait dengan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) yang merupakan elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.Penyerahan laporan juga diharapkan menjadi penyemangat bagi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang saat ini dalam proses mencapai level 3.

Humas BPKP Sumbar(Rief, AP, Rudi)



Share      

Berita Terkait:

10 Nopember 2018 12:52:25 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Walikota Sawahlunto Sambangi BPKP Sumbar untuk Eratkan Kerjasama
02 Nopember 2018 16:54:50 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
2 Pimpinan Daerah di Sumbar Ekspos Hasil Penilaian Maturitas SPIP
01 Nopember 2018 18:47:48 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Lompatan Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Mentawai
31 Oktober 2018 18:47:26 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Bangun Koordinasi, Walikota Padang Panjang Terpilih Sambangi BPKP Sumbar
20 Agustus 2018 11:24:50 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Kabupaten Solok Mengayuh Asa Menuju Level 3 Maturitas APIP dan SPIP