Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

BPKP Bersama DPR RI dan Polda Lakukan Evaluasi Implementasi Siskeudes di Kabupaten Padang Pariaman
16 Mei 2018 14:39:24 / sumbar / dibaca: 110 kali / Kat: Evaluasi

Selasa, 15 Mei 2018, bertempat di Aula Balaikota Padang Pariaman, Sumatera Barat, dilaksanakan kegiatan Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Tatakelola Keuangan Desa. (15/5).

Bertindak sebagai Narasumber dalam acara ini yaitu Anggota DPR RI Komisi XI Refrizal, Direktur Bidang Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan BPKP Pusat Wasis Prabowo, dan Kasubdit Tipikor Polda Sumbar AKBP Sugeng Hariyadi, serta Asisten Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman Idarussalam yang bertindak sebagai moderator dalam Workshop yang dilaksanakan dalam format Diskusi Panel ini. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta Wali Nagari dan Kepala Bamus dari 103 Pemerintah Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dalam sambutan pembukaan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Narasumber yang hadir demi mendorong terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman. “Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif mengawasi dan mengawal keuangan desa. Karena menjadi harapan kita semua, bahwa dana desa sebenar-benarnya bisa dioptimalkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang mana hal tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Kabupaten”, ungkap Wakil Bupati.

Selanjutnya, Anggota DPR RI Komisi XI Refrizal dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam perannya sebagai anggota DPR, Ia mendorong optimalnya penggunaan dana desa melalui advokasi terhadap regulasi keuangan desa, utamanya dalam hal formulasi pembagian dana desa. Ia pun menyampaikan peran Siskeudes dalam tata kelola keuangan desa. “Regulasi yang ada terkait keuangan desa, dimaksudkan untuk optimalnya penggunaan dana desa, termasuk juga optimalisasi pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, Siskeudes yang digagas BPKP sangat membantu proses pertanggungjawaban keuangan desa, terutama karena kemudahannya”, jelas Refrizal.  

Senada dengan Refrizal, Wasis Prabowo menyampaikan bahwa karena kemudahannya, aplikasi Siskeudes telah digunakan dengan baik di seluruh Indonesia. “Siskeudes telah diimplementasikan oleh 66.245 dari 74.958 Desa (88,38%) secara nasional. Di wilayah Kabupaten Padang Pariaman sendiri, seluruh Nagarinya yang berjumlah  103 telah mengimplementasikan Siskeudes, mulai dari penganggaran hingga pelaporan, termasuk kompilasinya yang selanjutnya akan menjadi lampiran dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, ungkap Wasis.

Sementara itu, Kasubdit Tipikor Polda Sumbar AKBP Sugeng Hariyadi dalam paparannya menjelaskan peran Polri dalam mengawal pembangunan desa. “Polri melalui Bhabinkamtibmas memiliki 3 peran utama dalam pengawalan pembangunan desa, yaitu pencegahan, pengawasan, serta penanganan masalah. Penegakan hukum sendiri merupakan langkah terakhir dalam proses penanganan masalah jika benar-benar terjadi, setelah sebelumnya dilakukan pembinaan.  Maka dari itu, Wali Nagari maupun Perangkat Nagari tidak perlu takut atas kehadiran Polri pada pengawasan dana desa”, tegas Sugeng.

Dalam kegiatan Workshop ini, juga dilakukan penyerahan Laporan Kompilasi Realisasi Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 oleh Wakil Bupati kepada Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Sumatera Barat Danny Amanda. Selanjutnya, kegiatan Workshop dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta ditutup dengan penyerahan plakat sebagai apresiasi bagi Narasumber.

Humas Sumbar – aRia, Ayu.



Share      

Berita Terkait:

03 Mei 2017 12:20:27 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat
14 September 2016 10:52:16 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sumbar Meningkat!
23 Desember 2015 11:33:39 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Program Pengentasan Kemiskinan Butuhkan Mekanisme yang Sistematis
22 Desember 2015 17:22:06 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Sumbar Lakukan Survey Kepuasan Mitra Kerja
25 Oktober 2011 11:22:04 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Rapat Koordinasi Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Wilayah Barat dengan Deputi Investigasi