Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Bupati Pessel Serahkan Laporan Kompilasi Keuangan Nagari berbasis Aplikasi Siskeudes
16 April 2018 10:16:26 / sumbar / dibaca: 361 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Jumat 13/04/2018 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Danny Amanda didampingi oleh Pengendali Teknis Bidang APD, Helma Fatiza menerima kunjungan dari Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni beserta Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, Hamdi.

Kunjungan Bupati Pesisir Selatan ini dilakukan dalam rangka penyerahan Laporan Kompilasi Keuangan Desa Triwulan IV Tahun 2017 di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 182 Nagari.

Merespon hal tersebut Danny menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada Bupati yang merupakan Pemda ketiga di Wilayah Sumatera Barat yang telah mampu menghasilkan Laporan Kompilasi Triwulan IV Tahun 2017 langsung melalui Aplikasi Siskeudes.

Pada kesempatan itu, Hendrajoni juga menyampaikan hal-hal terkait Teknologi informasi yang akan selalu dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sampai ke Nagari-Nagari. “sekarang sedang dikembangkan fiber optik kerja sama dengan PT Telkom untuk menciptakan Smart City, yang direncanakan pada tahun 2019 sudah online semua. Hal ini perlu dilakukan salah satunya agar pengelolaan keuangan dapat terpantau terus secara langsung. Jadi ga bisa macam-macam.” terang Hendrajoni.

Kepala Perwakilan dan Bupati Pesisir Selatan juga berdiskusi mengenai dinamika pengelolaan keuangan desa di wilayah Pesisir Selatan khususnya  pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan APH.

Terkait Dana Desa (termasuk dana lain seperti dana pendidikan) Hendrajoni juga masih menyinggung dinamika tentang masih terdapat rekan APH di Nagari yang belum melaksanakan fungsi sebagaimana difahami dan menjadi kebijakan formal level pimpinan.

“saya punya inspektorat, diperiksa dulu oleh inspektorat, kalau seandainya melakukan tindak pidana saya kasih. Kalau masih sifatnya administrasi maka akan diselesaikan dilingkup intern dulu” terang Hendrajoni.

Pada kesempatan yang sama Danny menekankan pernyataan dari Kepolisian bahwa fungsinya untuk membantu dan mengawal Nagari, bukan sebagai auditor.

“Dari pernyataan DirBinmas beberapa waktu lalu, Kepolisian hadir untuk membantu, tidak meminta laporan keuangan secara langsung tapi diperankan untuk mendorong transparansi dalam perencanaan awal dan pelaksanaan kegiatan. Kemudian jika ada pertemuan Musrenbang ikut mengawal supaya masyarakat berperan serta untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari. Permintaan data sebagaimana yang dimaksud kalau sudah masuk tahap penyelidikan. Sudah semestinya APIP diperankan melakukan pengawasan intern sebagai pemberi Early Warning System sebelum diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum. Tutur Danny”.

Kedepan diharapkan kerjasama dan koordinasi antara Kabupaten dan Pesisir Selatan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dapat berlanjut dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai melalui aplikasi Siskeudes.

(Humas BPKP Sumbar)



Share      

Berita Terkait:

05 Juni 2018 12:51:38 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Kabupaten Mentawai Sempurnakan 100% Opini WTP di Sumatera Barat
15 Pebruari 2018 11:24:15 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Kaper BPKP Sumatera Barat Menerima Kompilasi Dana Desa Triwulan IV dari Walikota Pariaman
20 Januari 2018 08:04:07 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Menggapai Asa Penyelesaian Aset Kabupaten Solok dan Kota Solok untuk Meraih Opini WTP
20 Januari 2018 08:00:52 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Sumbar: Pencapaian Penghargaan Tahun 2017 Sebagai Pemacu Kinerja Tahun 2018
08 Agustus 2017 14:58:58 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Sumbar dan BPK Sumbar Sepakat Mendorong Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah