Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Komitmen dan Koordinasi Pengawasan Bersama Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Sumbar
29 Oktober 2017 22:26:47 / sumbar / dibaca: 149 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Kamis, 26 Oktober 2017, bertempat di Axana Hotel, Padang, diselenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Kegiatan ini merupakan hasil koordinasi dan sinergi yang baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Drs. H. Syafrizal, MM., Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang dikepalai oleh Danny Amanda, serta Pendamping Desa/Tenaga Ahli Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Rakor ini dihadiri oleh Pimpinan Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa/Nagari, Perwakilan Kecamatan, serta Pendamping Desa/Nagari dari 14 Kabupaten/Kota penerima Dana Desa se-Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Binmas Polda Sumbar Kombes. Pol. Nasrun Fahmi yang hadir mewakili Kapolda Sumbar, mengungkap perihal Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Polri dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. “Dengan adanya kesepahaman pengawasan tersebut, di wilayah Sumbar, jajaran kami melalui Babinkamtibmas akan turun langsung mengawasi pengelolaan keuangan desa”, tegasnya. Nasrun juga menambahkan bahwa unsur pembinaan tetap akan dikedepankan. “Pemecahan masalah dalam pengelolaan keuangan desa ini diharapkan dapat diselesaikan melalui pembinaan, melalui musyawarah. Upaya penegakan hukum, menjadi langkah terakhir. Semua upaya tersebut, diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu agar Dana Desa ini betul-betul mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat”, ungkap Nasrun.

Kepala Perwakilan BPKP Danny Amanda yang menyampaikan paparan mengenai manfaat Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa, juga mengutarakan keterkaitan antara mekanisme pengendalian dalam Aplikasi Siskeudes, dengan hadinya Polri dalam pengawasan keuangan desa. “Aplikasi Siskeudes  memiliki fungsi built in internal control, yang dimaksudkan agar  penggunaan, pengelolaan, dan penatausahaan keuangan desa dapat diselenggarakan secara akuntabel, diiringi dengan mekanisme pengendalian yang memadai. Polri, dalam hal ini melalui Babinkamtibmas, hadir untuk menutup celah yang masih ada dalam pengelolaan keuangan desa”, ujarnya. Danny juga menambahkan, “Agar berjalan dengan optimal, komitmen bersama dalam hal ini, sangat diperlukan, termasuk kerjasama pengawasan yang dilaksanakan oleh Polri, BPKP, serta Inspektorat Daerah”, tegasnya.    

Pada kegiatan ini, juga dilaksanakan penyerahan SML Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2018 kepada 14 Kabupaten/Kota Penerima Dana Desa di wilayah Sumatera Barat, diiringi dengan penandatanganan Berita Acara oleh Unsur Pimpinan Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa/Nagari se-Sumbar dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

(Humas Sumbar – a.R, APP)



Share      

Berita Terkait:

06 Juli 2017 12:17:24 / sumbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Bank Pembangunan Daerah/Bank Nagari Sumatera Barat Membangun Akuntabilitas dengan BPKP
13 April 2017 23:38:54 / sumbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Sinergi BPKP Sumbar dan PT. Taspen Wujudkan Good Governance dan Clean Government
04 April 2017 08:37:05 / sumbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Dukungan Penuh BPKP Untuk Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Barat
27 Maret 2017 22:32:03 / sumbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Sekali Tepuk Dua Tujuan Bisa Tercapai, Kerjasama Yang Apik Antara PT. TASPEN Dengan BPKP Di Sumbar
19 Oktober 2016 08:10:25 / sumbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP TEKEN MoU TATA KELOLA DANA HIBAH DENGAN KPU