Kepala Perwakilan yang didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang APD MV Chinggih Widanarto beserta 3 PFA dari Bidang APD dan IPP bertolak dari Padang pada Rabu, 26 Juli 2017. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 3,5 jam dengan Kapal Cepat MV. Mentawai Fast, rombongan tiba di Pelabuhan Tua Pejat, Mentawai dan disambut oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai, Miko Siregar, serta dilanjutkan dengan sambutan penerimaan secara resmi oleh Wakil Bupati di Kantor Bupati Kepulauan Mentawai. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Kortanius Sabaeleake dan Kepala Perwakilan Danny Amanda melakukan diskusi yang cukup intens terkait hambatan-hambatan yang ada seperti masih terbatasnya infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai, beserta masukan-masukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan yang berpenduduk ±90.000 jiwa dan terdiri 4 Pulau utama ini yaitu Pulau Sipora, Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan.

Kamis, 27 Juli 2017, rangkaian acara dilanjutkan dengan Kegiatan Koordinasi Pengawasan & Penguatan SPIP Menuju Mentawai WTP Tahun 2017 serta Penandatanganan Komitmen Penguatan Maturitas SPIP. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan Danny Amanda menyebut “SPIP adalah tools dalam pencapaian tujuan, tugas Pimpinan adalah menetapkan mimpi, atau tujuan besar, atau ultimate goal, lalu membumikan mimpi itu menjadi langkah-langkah, menjadi tahapan-tahapan yang visible, sehingga seluruh perangkat daerah memahami peran dan tugasnya,” jelasnya. “Dengan penerapan SPIP yang baik, tujuan besar dalam wujud Visi dan Misi Daerah, akan dapat tercapai. Dengan SPIP, risiko yang mungkin dihadapi, dapat diidentifikasi, lalu dikendalikan, sehingga hal-hal yang dapat mengganggu pencapaian tujuan bisa dimitigasi agar kemudian Organisasi tetap berada pada trek yang seharusnya,” tegasnya. Ditambahkan oleh Danny Amanda, “Opini WTP, Bapak/Ibu sekalian, sesungguhnya adalah capaian antara, dalam perjalanan menuju pencapaian tujuan atau ultimate goal tadi, dan sangat bisa dicapai, dengan cara fokus pada tujuan, dan menjaga akuntabilitas, bukan hanya secara laporan namun juga pada substansinya,” demikian urai Danny.  

Sementara Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Kortanius Sabaeleake dalam sambutannya dan sekaligus membuka acara menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pimpinan BPKP Provinsi Sumatera Barat di Kepulauan Mentawai. “Kami sampaikan terima kasih kepada BPKP, karena kegiatan ini bisa memberi vitamin baru dalam rangka peningkatan kapasitas kepada ASN Kepulauan Mentawai. Apresiasi juga kami sampaikan kepada OPD yang hadir, karena meski kegiatan ini dilaksanakan secara simultan dengan Rapat Paripurna DPRD, namun tetap dapat dihadiri dengan baik,”. Selanjutnya Kortanius juga menyampaikan bahwa SPIP ini bukan kebutuhan pimpinan saja, tapi justru adalah kebutuhan Pimpinan OPD masing-masing. Ia menambahkan “Yang ingin kami bangun adalah teman-teman OPD, sehingga pencapaian kinerja yang baik dan terukur, sesuai arahan Pemerintah Pusat, dapat diraih. Oleh karenanya mari kita bersama-sama tingkatkan kapasitas dan kualitas, kita ikuti prosedur yang ada dengan baik. Kepada BPKP, mohon bimbing kami, agar dapat berkinerja dengan baik dan sesuai dengan aturan,” jelasnya.   

Sedangkan MV. Chinggih Widanarto dalam paparannya mengenai penguatan SPIP menyampaikan perihal tanggung jawab penerapan SPIP. “Tanggung jawab penerapan SPIP bukan di Inspektorat semata, melainkan pada seluruh OPD. Berkaitan dengan upaya meraih WTP, transaksi yang terjadi di masing-masing OPD akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan. Dengan pengendalian yang baik atas transaksi-transaksi tersebut,  prasyarat dalam memenuhi Opini WTP terutama kesesuaian dengan SAP, bisa tercapai. Inspektorat dalam hal ini, akan sangat memberikan peran dalam pelaksanaan Reviu RKA, dan Reviu LKPD. Dengan sinergi yang baik, saya kira Opini WTP sangat mungkin diraih Kepulauan Mentawai,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dibahas mengenai pengelolaan dana desa, termasuk proses pelaporannya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), karena sebagaimana diketahui implementasi Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa ditargetkan tercapai pada Tahun 2017 ini, sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai terlaporkan belum mengimplementasikan Siskeudes. Dalam waktu dekat, direncanakan akan dilaksanakan kegiatan dalam rangka implementasi Aplikasi Siskeudes secara penuh pada seluruh Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kegiatan ini kemudian ditutup dengan Penandatanganan Komitmen Penguatan SPIP oleh seluruh Pimpinan OPD, disaksikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Mentawai dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.  

Humas Sumbar - aR