Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

BPKP Sumbar dan Pemprov Sumbar Rangkul Pemerintah Daerah Wujudkan Target Maturitas SPIP Level 3
24 Mei 2017 16:57:46 / sumbar / dibaca: 809 kali / Kat: SPIP

Bertempat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, pada tanggal 23 Mei 2017 dilaksanakan acara Koordinasi dan Sinergi Pengawalan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SIMDA Perencanaan, dan Pengelolaan Dana Desa bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Acara ini terselenggara atas kerjasama BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Acara ini dihadiri oleh Pejabat dan segenap unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat. Pejabat Pemerintah Daerah yang berkesempatan hadir antara lain Ali Asmar (Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat), Nasir Ahmad (Asisten III Setda Prov. Sumatera Barat), Rovanly Abdams (Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto), Rusdianto (Sekretaris Daerah Kota Solok), Yuen Karnova (Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi), Asnel (Sekretaris Daerah Kota Padang), Erizon (Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan), Jonpriadi (Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman), M. Saleh (Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman), Hardiman (Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar), dan Yunanto Masri (Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung).

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ali Asmar. Dalam sambutannya, Ali Asmar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang telah mencapai target level 3 maturitas SPIP, dengan nilai 3,24. Ali juga menyampaikan bahwa saat ini level maturitas SPIP pada sebagian besar Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat berada pada level 2 dengan status “berkembang” dan level 1 dengan status “rintisan”. Untuk itu diperlukan upaya dan komitmen dari semua pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi guna mewujudkan tercapainya level maturitas SPIP level 3. “SPIP adalah salah satu alat untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dan kami Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha merangkul Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota agar bisa bersama – sama naik kelas ke maturitas SPIP level 3”, ujarnya. Ia kemudian menghimbau hadirin yang hadir agar memperhatikan serta menindaklanjuti paparan yang disampaikan oleh BPKP sehingga target level 3 dapat tercapai. Diakhir sambutannya Ali Asmar menyampaikan pesan dari Gubernur Sumatera Barat bahwa pencapaian target level maturitas SPIP di level 3 haruslah didukung oleh semua jajaran pemerintahan yang ada. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Barat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Danny Amanda dalam kata sambutannya menyampaikan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017, bahwa saat ini kita tidak bisa melakukan pekerjaan secara linier dan hanya berfokus kepada rutinitas semata, karena akan mengakibatkan kita tertinggal dari yang lain. Untuk itu diperlukan adanya perubahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Danny melanjutkan, sesuai yang telah diamanatkan oleh PP 60 Tahun 2008, BPKP yang merupakan pengawal dan pembina dalam penyelenggaraan SPIP, telah menyusun infrastruktur  sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPIP. Ia menambahkan bahwa nilai sementara hasil assessment oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dapat dijadikan dasar bagi perbaikan SPIP yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. “Pada dasarnya, Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan maturitas SPIP kurang dari level 2 dapat diartikan bahwa pada Pemerintah Daerah tersebut belum dilakukan penilaian risiko, padahal unsur penilaian risiko memiliki nilai bobot yang besar dalam penilaian”, jelas Danny Amanda. Atas dasar itu, langkah awal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan nilai maturitas SPIP adalah dengan melakukan penilaian risiko. Ia juga berharap nantinya SPIP bukan hanya dimaknai sebatas pada nilai assessment semata, tetapi dimaknai sebagai pemicu dalam merealisasikan visi dan misi daerah. Sebelum mengakhiri sambutannya pada acara ini, Danny Amanda memperkenalkan aplikasi SIMDA Perencanaan yang dikembangkan oleh BPKP guna mendukung Prioritas Nasional Tahun 2018 yakni Perluasan Implementasi E-Government Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan hasil kegiatan “Kick Off Meeting” Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan di Bukittinggi pada 27 April 2017 yang lalu. Selain itu, Danny Amanda juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah penerima dana desa untuk selalu memberikan perhatian kepada desa/Nagari dikarenakan semakin banyaknya dana yang dikelola, terutama dalam hal penganggaran/penyusunan APB Desa/Nagari mengingat banyak Nagari yang masih menghadapi kendala dalam proses tersebut.  “BPKP sudah mengeluarkan aplikasi Siskeudes yang dirancang secara khusus guna membantu Nagari dalam melakukan penatausahaan keuangan Nagari. Namun demikian, sebagaimana fungsi aplikasi sebagai alat bantu, substansi pengelolaan keuangan Nag ari tetaplah sangat bergantung pada kompetensi dan integritas perangkat Desa/Nagari, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada Desa/Nagari, khususnya pada aspek peningkatan kapasitas SDM Nagari”, jelasnya. Di akhir sambutannya, Danny Amanda kembali mengajak para hadirin untuk bersama – sama berkomitmen agar target nilai maturitas SPIP Level 3 pada tahun 2019 dapat tercapai. “BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat siap membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan target tersebut”, tutupnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan hasil penilaian baseline maturitas SPIP yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat pada 13 Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Gusti Andri (Auditor Madya), serta Sosialisasi SIMDA Perencanaan yang disampaikan oleh Helma Fatiza (Auditor Madya). Acara ditutup pada pkl 12.00 WIB dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan makan siang bersama.

 

Humas Sumbar - YH



Share      

Berita Terkait:

24 Nopember 2017 17:19:57 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Penyerahan Dokumen RTP oleh Wakil Walikota Pariaman kepada Kepala Perwakilan BPKP Sumbar
09 Oktober 2017 18:34:33 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Kunjungan ke BPKP Sumbar, Wakil Walikota Sampaikan Dokumen RTP Kota Payakumbuh
05 Oktober 2017 23:36:06 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
ISI BIMTEK DI KPU, KAPER SUMBAR TEGASKAN PENTINGNYA PETA RISIKO DALAM SPIP
20 September 2017 15:02:07 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Penguatan Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Solok: Melangkah Menuju Maturitas Level 3
24 Agustus 2017 15:25:24 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Kota Payakumbuh Siap Menggapai Maturitas SPIP Level 3 Tahun 2017