Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat
03 Mei 2017 12:20:27 / sumbar / dibaca: 348 kali / Kat: Evaluasi

Padang – Selasa (02/5) bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017.

Hadir pada kesempatan tersebut 6 orang Anggota Komisi XI  DPR-RI yaitu Marwan Cik Asan, Refrizal, Elviana, Evi Zainal Abidin, Andreas Eddy Susetyo, dan Anarulita Muchtar. Anggota Komisi XI DPR-RI tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Eliza; Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Sukadri; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Danny Amanda beserta Koordinator Pengawasan Bidang IPP (Dessy Adin), Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi (Bambang Ari Setiono), Koordinator Pengawasan Bidang P3A (Novizar), Kepala Bagian Tata Usaha (Sugeng Riyadi), Kepala Subbagian Kepegawaian (Jang Sepriadi), Kepala Subbagian Keuangan (Zulhadi Saputra) dan Pengendali Teknis (Gusti Andri) serta Perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi XI DPR RI selain melakukan pertemuan juga mendengarkan presentasi yang dipaparkan oleh BPK, BPKP, BPS dan LKPP terhadap kondisi di Sumatera Barat sekaligus manjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Komisi XI DPR RI. Hadirnya BPKP dalam acara kunjungan kerja tersebut semakin membuktikan bahwa begitu pentingnya kehadiran BPKP dalam isu-isu strategis terutama dalam kemajuan Provinsi Sumatera Barat.

Acara diawali dengan perkenalan dengan semua Anggota Komisi XI DPR-RI yang hadir. Selanjutnya Anggota DPR memberikan kesempatan pertama kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat untuk melakukan presentasi. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat memberikan jawaban atas salah satu pertanyaan komisi XI DPR RI antara lain mengenai temuan-temuan berulang BPK sehingga tidak ditemukan kembali. BPK RI Perwakilan Sumatera Barat juga memberikan masukan kepada Komisi XI DPR RI untuk penambahan SDM auditor terkait moratorium yang masih berjalan.

Presentasi selanjutnya yakni Danny Amanda, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menyampaikan jawaban atas enam pertanyaan yang diajukan Komisi XI DPR RI antara lain terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah, pendampingan dan pembinaan yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, strategi pengawasan melalui strategi preemtif, preventif dan represif, langkah-langkah pengelolaan dana desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, temuan BPK dan saran demi perbaikan kinerja dan pengawasan di masa yang akan datang.

Danny menyampaikan bahwa BPKP berperan dalam program pendampingan serta pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa kegiatan yakni pendampingan LKPD, Workshop Reviu Laporan Keuangan berbasis akrual, bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dengan aplikasi SIMDA, bimbingan teknis SIMDA pendapatan, serta kegiatan konsultatif lainnya.

Adapan saran dan perbaikan demi perbaikan kinerja dan pengawasan di masa yang akan datang terkait pola rekruitmen dan mutasi Pemerintah Daerah. “Kami berharap DPR RI mendorong komitmen dan konsistensi pimpinan Daerah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM APIP untuk peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3” Lanjut Danny.

Pada kesempatan ketiga Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat menyampaikan tentang data statistik berupa tingkat kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan di Sumatera Barat. Presentasi terakhir yakni disampaikan oleh LKPP Sumatera Barat mengenai e-procurement yang telah dilaksanakan di Sumatera Barat.

Acara selanjutnya yakni dilanjutkan sesi diskusi mengenai Peran WTP terhadap kesejahteraan, penjelasan mengenai pengangguran di Sumatera Barat,  pembangunan daerah Mentawai serta penggunaan sistem laporan keuangan accrual yang terdapat pada SIMDA dan juga SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

 

(Humas Sumbar - dw/shof)



Share      

Berita Terkait:

14 September 2016 10:52:16 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sumbar Meningkat!
23 Desember 2015 11:33:39 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Program Pengentasan Kemiskinan Butuhkan Mekanisme yang Sistematis
22 Desember 2015 17:22:06 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Sumbar Lakukan Survey Kepuasan Mitra Kerja
25 Oktober 2011 11:22:04 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Rapat Koordinasi Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Wilayah Barat dengan Deputi Investigasi