Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sumbar Meningkat!
14 September 2016 10:52:16 / sumbar / dibaca: 1590 kali / Kat: Evaluasi

Pada 6-10 September 2016, telah dilaksanakan validasi atas hasil EKPPD Tahun 2016 di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Secara umum terjadi peningkatan pada hasil EKPPD tahun ini, ditandai dengan semakin sedikitnya IKK (Indikator Kinerja Kunci) dengan status “tdi” (tidak diperoleh informasi).

Pada 6-10 September 2016, telah dilaksanakan validasi atas hasil EKPPD Tahun 2016 di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Validasi dilaksanakan oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP) terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Daerah pada proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlangsung dari Bulan Juli hingga September 2016. Tim Daerah sendiri terdiri dari unsur BPKP, Inspektorat Provinsi, serta Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan melakukan proses verifikasi atas LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)  pada 19 Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Barat.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Herman Hermawan, ketika menerima anggota tim validasi yang terdiri dari M. Onny Soeryono dan Tri Andi, menyampaikan harapannya atas hasil EKPPD kali ini. “semoga proses validasi berjalan dengan lancar, dan Pemda di Wilayah Provinsi Sumatera Barat mendapat hasil yang baik” ujarnya. Sementara itu, M. Onny Soeryono sebagai validator EKPPD, di akhir pelaksanaan validasi menyampaikan bahwa secara umum terjadi peningkatan pada hasil EKPPD tahun ini, ditandai dengan semakin sedikitnya IKK (Indikator Kinerja Kunci) dengan status “tdi” (tidak diperoleh informasi). Selain itu, Ia juga menambahkan bahwa Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga memiliki komitmen dan concern yang tinggi atas pelaksanaan dan hasil EKPPD ini. “Dalam pertemuan, Gubernur menyampaikan pada kami sebagai tim validasi, dan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai tim penyusun di tingkat provinsi, agar segera melaporkan kepada beliau jika ada SKPD yang belum menyerahkan data, dan beliau sendiri yang akan menindaklanjutinya dengan mengintruksikan Kepala SKPD untuk segera memenuhi kebutuhan data tersebut. Dengan ini kami melihat bahwa Gubernur memiliki komitmen, serta concern yang tinggi atas EKPPD ini” jelas Onny. Harapannya, secara nasional kinerja bisa meningkat pula.

Pelaksanaan validasi EKPPD selesai pada 10 September 2016, dan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Validasi EKPPD Tahun 2016 yang dilakukan oleh Ketua Tim Validasi dan Evaluasi Yasoara Zai dan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Erizal. Meski demikian, setelah proses validasi ini Tim Nasional masih akan melaksanakan proses selanjutnya yaitu common sense survey yang hasilnya nanti akan menjadi hasil akhir pemeringkatan EKPPD secara nasional, dengan kemungkinan adanya perbedaan dan atau perubahan skor serta peringkat dari hasil validasi. Berikut hasil validasi EKPPD Tahun 2016 di wilayah Sumatera Barat:

Peringkat

 

Pemerintah Daerah

 

Skor

1

 

Kota Payakumbuh

 

3,5329

2

 

Kabupaten Pasaman

 

3,4876

3

 

Kota Bukittinggi

 

3,3588

4

 

Kabupaten Tanah Datar

 

3,3573

5

 

Kabupaten Agam

 

3,3147

6

 

Kabupaten Sijunjung

 

3,3000

7

 

Kota Sawahlunto

 

3,2882

8

 

Kota Padang

 

3,2811

9

 

Kabupaten Pesisir Selatan

 

3,2809

10

 

Kota Solok

 

3,2748

11

 

Kota Pariaman

 

3,2136

12

 

Kabupaten Padang Pariaman

 

3,1858

13

 

Kota Padang Panjang

 

3,1509

14

 

Kabupaten Solok

 

3,1373

15

 

Kabupaten Limapuluh Kota

 

3,0984

16

 

Kabupaten Dharmasraya

 

3,0336

17

 

Kabupaten Pasaman Barat

 

3,0318

18

 

Kabupaten Kepulauan Mentawai

 

2,5435

19

 

Kabupaten Solok Selatan

 

1,6816

Keterangan: Peringkat dan skor diatas merupakan hasil validasi. Terdapat kemungkinan perubahan setelah proses common sense survey.

(Humas Sumbar: AP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Share      

Berita Terkait:

16 Mei 2018 14:39:24 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Bersama DPR RI dan Polda Lakukan Evaluasi Implementasi Siskeudes di Kabupaten Padang Pariaman
03 Mei 2017 12:20:27 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat
23 Desember 2015 11:33:39 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Program Pengentasan Kemiskinan Butuhkan Mekanisme yang Sistematis
22 Desember 2015 17:22:06 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Sumbar Lakukan Survey Kepuasan Mitra Kerja
25 Oktober 2011 11:22:04 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Rapat Koordinasi Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Wilayah Barat dengan Deputi Investigasi