Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Program Pengentasan Kemiskinan Butuhkan Mekanisme yang Sistematis
23 Desember 2015 11:33:39 / sumbar / dibaca: 1473 kali / Kat: Evaluasi

Padang (21/12), Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Program Lintas Sektoral Pengentasan Kemiskinan Periode Tahun 2010-2014 di Provinsi Sumatera Barat. Peserta FGD merupakan SKPD terkait Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dari Kabupaten Tanah Datar, TKPKD Kabupaten Padang Pariaman, dan TKPKD Kota Padang Panjang. 

Setelah melakukan evaluasi Program Lintas Sektoral Pengentasan Kemiskinan Periode Tahun 2010-2014,Tim Evaluasi Bidang IPP Perwakilan BPKP Sumbar mempertemukan para pihak pelaksana program (TKPKD) dalam suatu forum untuk membahas hasil evaluasi berikut menyusun arah saran dan rekomendasi program.

FGD yang dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar, Herman Hermawan, bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan. Di awal acara kepala Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Dessy Adin, menyampaikan pengantar umum terkait program pengentasan kemiskinan. Dessy menguraikan bahwa angka kemiskinan Provinsi Sumbar tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, yakni sebesar 8% pada tahun 2012, 7,56% pada tahun 2013, dan 6,89% pada tahun 2014. Ia berharap melalui diskusi dalam FGD tersebut bisa diperoleh hasil yang disepakati bersama.

Hasil Evaluasi Program Lintas Sektoral Pengentasan Kemiskinan dipaparkan oleh Ketua Tim Bidang IPP, Nilam Sari, dalam aspek singkronisasi program, koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan implementasi program. Dapat disimpulkan bahwa secara umum, program lintas sektoral pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumbar belum sepenuhnya singkron baik dari segi perencanaan maupun penganggarannya. Kurang optimalnya koordinasi antar TKPKD baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota juga menjadi salah satu masalah yang dapat menghambat keberhasilan implementasi program.

Ke depan, untuk periode RPJMD selanjutnya (2015-2019), masalah kemiskinan ini diharapkan bisa ditangani dengan komitmen yang lebih oleh segala pihak baik pusat maupun daerah. Pemerintah pusat juga diharapkan memberikan mekanisme yang sistematis dalam pelaporan dan monitoring program pengentasan kemiskinan sehingga memudahkan implementasi serta kontrol program.

Humas Sumbar - Aya



Share      

Berita Terkait:

16 Mei 2018 14:39:24 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Bersama DPR RI dan Polda Lakukan Evaluasi Implementasi Siskeudes di Kabupaten Padang Pariaman
03 Mei 2017 12:20:27 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat
14 September 2016 10:52:16 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sumbar Meningkat!
22 Desember 2015 17:22:06 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Sumbar Lakukan Survey Kepuasan Mitra Kerja
25 Oktober 2011 11:22:04 / sumbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Rapat Koordinasi Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Wilayah Barat dengan Deputi Investigasi