Acara yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat ini juga dihadiri oleh Pejabat Sementara Gubernur Sumatera Barat Reydonizar Moenek, Kepala BPKP yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Samono, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat Herman Hermawan, Sekda Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar, Kepala Daerah se Provinsi Sumatera Barat, Pejabat Struktural dan Anggota forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam sambutannya Pejabat Gubernur Sumatera Barat sangat mengapresiasi acara semiloka Korsupgah tersebut. Semiloka Korsupgah ini diselenggarakan dalam rangka  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terkait pengamatan terhadap pengelolaan APBD, Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan pendapatan khususnya Pajak Daerah. Diharapkan tercipta interaksi yang positif antara KPK, BPKP dan Pemerintah Daerah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. “Kami menghimbau KPK untuk terus bisa menindaklanjuti hasil pemantauan rekomendasi perbaikan, karena keunggulan KPK adalah pada divisi litbang terkait perbaikan kinerja2 organisasi, pelayanan dan sebagainya”, ujar Reydonizar Moenek. Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Selanjutnya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diwakili oleh Direktur Investigasi Instansi Pemerintah menyampaikan sambutan mengenai Pengutamaan SPIP untuk mendukung APBD dan Keuangan Desa Pro Kesejahteraan Rakyat. Pemda harus dapat menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih sedangkan APIP harus mampu membangun pengendalian internal dan early warning system bagi Pemerintah Daerah. Untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik diperlukan SPIP mulai dari proses perencanaan sampai dengan seluruh tahapan pengelolaan keuangan. Selain itu diperlukan juga perubahan mindset agar seluruh pola pikir pegawai selaras dengan tujuan organisasi karena terjadinya penyimpangan dalam pengelelolaan negara adalah lemahnya pengendalian intern. “Untuk itu integritas diperlukan untuk pencapaian kinerja yang optimal dan agar kesejahteraan rakyat dapat dicapai”, ujar Samono.

Wakil Ketua KPK membuka secara langsung acara semiloka korsupgah di Provinsi Sumatera Barat. Dalam sambutan dan arahannya, beliau mengatakan  bahwa KPK tidak hanya melakukan upaya penindakan namun juga pencegahan yang bekerja sama dengan BPKP dan pemerintah daerah agar pemerintah daerah memahami fungsinya masing-masing. Menurut undang-undang, KPK mempunyai tugas dan fungsi yang salah satunya koordinasi dan supervisi Pencegahan. Bagaimana melakukan pencegahan berkaitan penggunaan anggaran maupun berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah. Sampai sekarang penyerapan anggaran sangat minim karena ketakutan pimpinan daerah dalam menggunakan anggaran.

Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi lebih besar dari terorisme. Koruptor ynag merampok uang rakyat membuat masyarakat sengsara bertahun-tahun sehingga PBB menyatakan Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. “Sampai bulan Juni 2015 KPK telah menangkap 81 orang anggota DPR dan DPRD, 14 gubernur, dan 48 Kepala Daerah”, ujar Johan Budi.

Johan Budi juga berharap dengan diadakannya Semiloka ini, bisa menjadi semacam warning untuk melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan yang digariskan, tidak melanggarundang-undang, dan tidak melakukan korupsi.

(Humas Sumbar - Shof)