Sebagai bagian dari kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan dan Pelaksanaan APBD yang Memprioritaskan Kepentingan Publik pada Hari Selasa, 17 Juni 2014, bertempat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat KPK, dan BPKP. Sosialisasi serupa juga dilaksanakan di Mataram dan Bandung. Adapun maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam akan penyusunan dan pelakasanan APBD pro rakyat.
Acara yang dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ali Asmar, berlangsung dengan serius dan santai. Adapun yang menjadi narasumber dalam sosialisasi ini adalah Pimpinan KPK Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., Kepala BPKP RI Prof. Dr. Mardiasmo, dan Hendri Saparini, Ph.D dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Acara sosialisasi ini juga dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Prof. H. Irwan Prayitno.

Acara sosialisasi dihadiri oleh Walikota, Bupati, anggota DPRD, LSM, Universitas dan pejabat SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Jumlah peserta lebih dari 200 peserta.  

Dalam sambutannya Iwan mengutarakan keinginan dan kesiapan beliau untuk senantiasa dibina dan dikritik oleh KPK agar bisa menciptakan pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Ia juga menegaskan dengan mantap bahwa tidak ada niat korupsi di pemerintah provinsi secara keseluruhan. “Selama ini juga kita merasa sangat terbantu akan kehadiran dan bantuan langsung oleh BPKP kepada kita”, tambahnya.

Mardiasmo dalam paparannya menjelaskan peran penting APIP dalam mengawasi pengembangan, pembangunan, serta pengelolaan keuangan yang baik. APIP sebagai tangan kiri pemerintah daerah berperan penting sebagai konsultan dalam mengelola keuangan negara dan daerah. Tuiuan kehadiran APIP adalah membantu mewujudkan pemerintah yang good governance dan clean government. Senada dengan hal itu, Busyro juga menyatakan kesiapannya membantu pemerintah daerah menindaklanjuti setiap laporan dari masyarkat yang masuk ke KPK. Hal inilah yang juga menlatarbelakangi KPK melakukan sosialisasi pencegahan korupsi agar semua pihak terlibat dalam memerangi dan memberantas korupsi. “Selain melakukan tindak pidana, kami (KPK) juga melakukan koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi seperti kerjasama ini  yang sudah kita lakukan dengan BPKP sejak 2011 lalu,” ungkap Busyro. Kajian tentang ekonomi kerakyatan yang dipaparkan juga menjelaskan bagaimana merencanakan kebijakan daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan APBD yang berprinsip kejujuran dan transparan (keterbukaan). Selanjutnya, kajian ini juga mengangkat bagaimana memberdayakan masyarakat secara optimal untuk melakukan pengembangan daerah sesuai potensinya.

Pemaparan oleh Hendri menegaskan bahwa APBD yang pro kepentingan publik berawal dari perencanaan yang benar. Selanjutnya, APBD yang dikelola dengan prudent dan tata kelola yang baik akan meningkatkan efisien. Prinsip good governance dan clean government harus ada dalam konteks APBD pro rakyat. Akan tetapi, dalam hal mengelola anggaran tidak hanya harus bersih, tetapi juga harus sesuai tujuan. “Saat ini ekonomi Indonesia tumbuh tertinggi nomor tiga Asia dan urutan lima belas dunia,” ujarnya. Beliau juga menyebutkan fakta bahwa Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang sama besar dengan Amerika sebesar 6%, namun dengan pemahaman berbeda. Pengangguran di Indonesia dikarenakan tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan SDM dan lapangan kerja, tetapi di Amerika pengangguran terjadi karena rakyatnya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan lapangan kerja yang tersedia. Untuk itulah diharapkan peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan anggarannya untuk menggali potensi masing-masing daerahnya agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (hb/ikn/ver).