Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Sosialisasi SPIP sektor PBJ di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat
03 Desember 2013 11:29:57 / sumbar / dibaca: 2718 kali / Kat: SPIP

Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan kegiatan yang berisiko tinggi, apalagi 70% kasus korupsi yang ada di Indonesia merupakan kasus yang terkait PBJ. Diperlukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sehingga risiko-risiko yang ada dapat diminimalisasi sehingga output maupun outcome dari pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Barat menyelenggarakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sektor Pengadaan Barang dan Jasa yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Senin (02/12). Sosialisasi tersebut diberikan kepada pegawai Kemenkumham yang bersinggungan dengan proses pengadaan barang dan jasa di kantornya seperti Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang berasal dari Satker / UPT  di daerah lingkup Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat seperti Satker Imigrasi dan Lembaga Permasyarakatan. 

Pembicara dalam sosialisasi tersebut adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Arman Sahri Harahap, SE, Ak, MM, CFrA, CFE , didampingi oleh Kepala Bidang Investigasi yang juga sebagai Ketua Satgas Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Perwakilan BPKP Sumbar, Batara Lumban Tobing, SE, Ak, CFrA,  Kepala Bidang IPP, Uud Arinto Wahyu Widayat, dan Pengendali Teknis Bidang Investigasi, Yuli Ashar, SE, Ak, CFr.A.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, H. Sudirman D Hury, SH, MM, M.Sc dalam sambutannya mempersilahkan kepada peserta sosialisasi untuk memanfaatkan momen ini apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan seputar Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pihak BPKP.

Arman Sahri Harahap dalam paparannya kepada peserta sosialisasi menyebutkan bahwa kunci sukses terselenggaranya suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik adalah adanya tune of the top yang berarti adanya teladan yang baik dari pimpinan, yang diawasi bukanlah pegawai saja melainkan pegawai dan pimpinan sehingga diperlukan Integritas dan Konsistensi baik dari level pimpinan maupun pegawai lainnya. Selain itu, diperlukan soft control yang kuat dalam suatu sistem sehingga pola pikir yang ada bukan adanya punishment melainkan consequences sebagai akibat dari tindakan kita.

Arman juga menuturkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan kegiatan yang berisiko tinggi apalagi 70% kasus korupsi yang ada di Indonesia merupakan kasus yang terkait PBJ. Diperlukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sehingga risiko-risiko yang ada dapat diminimalisasi. Output maupun outcome dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) , BPKP siap membantu stakeholder yang salah satunya adalah Kemenkumham untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh BPKP khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat adalah dengan pendampingan, in process review atau sekedar konsultasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkup Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.

Sebagai penutup, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat mengucapkan terima kasih banyak kepada BPKP yang bersedia hadir dan memberikan paparan dalam acara sosialisasi tersebut. Kakanwil pun mengingatkan jajarannya apabila diperlukan maka dapat berkonsultasi kepada BPKP pada saat sebelum maupun ketika proses pengadaan barang dan jasa dilakukan. (Humas-dit)



Share      

Berita Terkait:

13 Maret 2017 18:22:45 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Membangun Sumatera Barat Lebih Rancak Bana
29 Nopember 2016 17:11:48 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Ber-SPIP Sebagai Kebutuhan, Bukan Hanya Sebagai Kewajiban
27 September 2016 13:03:45 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Persiapan Self Assesment Peningkatan Maturitas SPIP, Inspektorat Kota Padang Panjang Gaet BPKP
13 Oktober 2014 12:23:38 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
Workshop Penilaian Risiko Kota Solok
16 April 2014 15:43:48 / sumbar / dibaca: kali / Kat: SPIP
RTP SEBAGAI TINDAK LANJUT PENYUSUNAN PROFIL RISIKO DI KABUPATEN TANAH DATAR