Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

 

Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara bertugas:

1.  Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

2.  Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara.

3.  Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan Kepala Daerah.

4.  Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya.

5.  Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi:

1.  Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.  Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD.

3.  Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat.

4.  Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan.

5.  Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah.

6.  Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.

7.  Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program kebijakan pemerintah yang strategis.

8.  Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaran pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

10.  Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan.

11.  Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penguasaan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

12.  Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.

13.  Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

 

Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPKP mempunyai kewenangan:

1.  Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

2.  Perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro.

3.  Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

4.  Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

5.  Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

6.  Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a.  Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan dan sebagainya.

b.  Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi/ komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survey laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.

c.  Melakukan pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lain-lainnya.

d.  Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan baik hasil pengawasan BPKP sendiri, maupun hasil pengawasan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Share