Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi:

    • Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
    • Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;
    • Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
    • Audit PNBP
    • Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;
    • Pemberian asistensi penyusunan Laporan Keuangan dan LAKIP daerah;
    • Evaluasi LAKIP Pusat dan Pemerintah Daerah;
    • Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan good goverment governance;
    • Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan/perhitungan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;
    • Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;
    • Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.


Sebagai instansi pengawasan intern pemerintah pusat di daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen pemerintah di daerah, khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju sistem otonomi daerah yang transparan, bertanggungjawab, dan akuntabel.

Terhadap pemerintah pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Untuk memenuhi harapan tersebut di atas diperlukan pengembangan organisasi yang mengarah kepada profesionalisme.

Tugas dan fungsi Perwakilan BPKP sebagaimana yang tertuang di dalam surat keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP.06.00.00-286/K/2001 jo. Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-713/K/SU/2002, menuntut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menjadi suatu institusi yang katalis, yaitu suatu institusi yang mendorong pembaharuan bagi perbaikan manajemen pemerintah, mengingat pada masa kini tuntutan yang timbul dari masyarakat untuk memberdayakan pengawasan sedemikian besar, dengan demikian diharapkan dapat dikembangkan pengawasan yang lebih berorientasi pada kebutuhan / tuntutan masyarakat serta memberikan saran dan asistensi bagi perbaikan manajemen supaya dapat beroperasi secara lebih efisien, efektif, ekonomis dan memiliki daya akuntabilitas.


Share