Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 31 Desember 2014 menjadi nafas baru bagi BPKP, khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Perpres tersebut secara limitatif menegaskan tugas BPKP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional. Sebagai bentuk implementasi tugas tersebut, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Dengan terbitnya Perpres tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara mempunyai komitmen untuk mewujudkan Visi BPKP sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara siap melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap seluruh Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun Daerah, yang meliputi Sasaran Pokok Pembangunan berdasarkan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA). Kepala BPKP kemudian menetapkan 4 (empat) fokus pengawasan sebagai acuan BPKP di Pusat maupun di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern pemerintah, yaitu pengawalan pembangunan, peningkatan ruang fiskal, pengamanan Aset Negara/Daerah, dan peningkatan kualitas Tata Kelola Publik (Governance).

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan intern pemerintah, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan penyelenggaraan SPIP dan pengembangan kapasitas APIP. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga telah siap untuk memberikan asistensi dan bertindak sebagai advisor bagi instansi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan atau program terkait dengan penyelenggaraan SPIP, termasuk menjalankan peran sebagai instansi Pembina dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP di Provinsi Sulawesi Utara.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara memiliki kedudukan yang strategis. Sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Pusat di daerah, Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi, sesuai dengan standar profesi. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa rekomendasi strategis terhadap instansi pemerintah daerah sehingga menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan.

Dalam mencapai Visi menjadi Auditor Intern Pemerintah RI yang berkelas dunia, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat menjalankan tugas secara maksimal dalam melakukan pengawalan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan untuk mencapai Good Governance demi menciptakan Clean Government di Provinsi Sulawesi Utara.

Kepala Perwakilan

 

Sihar Panjaitan

halaman awal

 

Share