Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Informasi Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

INFORMASI AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PERWAKILAN BPKP SULAWESI UTARA

TAHUN INFORMASI BERKALA
2010 Neraca Perw. BPKP Sulut Tahun 2010 (Audited)
LRA BPKP Perw. Sulut Tahun 2010 (Audited)
Daftar Asset dan Investasi
 
2011 Neraca Perw.  BPKP Sulut Tahun 2011 (Audited)
LRA BPKP Perw. Sulut Tahun 2011 (Audited)
 
2012 Pogram dan Kegiatan Tahun 2012
Neraca Perw. BPKP Sulut Tahun 2012 (Unaudited)
LRA Perw. BPKP Sulut Tahun 2012 (Unaudited
Daftar Asset dan Investasi 2012
LAKIP Tahun 2012
 
2013 Agenda Perwakilan Tahun 2013
Neraca Perw. BPKP Sulut Tahun 2013
LRA Perw. BPKP Sulut Tahun 2013
Asset Perw. BPKP Sulut Tahun 2013
Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2013
Lap. Kinerja Perwakilan BPKP Sulut Tahun 2013
Suplemen Renstra
 
2014 Agenda Perwakilan Tahun 2014
RENSTRA 2010-2014
Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014
 
2015 Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2015
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015
Renstra Periode 2015 - 2019
RENJA (PKP2T) Tahun 2015
TAPKIN Tahun 2015
 
2016 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Neraca Tahun 2016
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016
Laporan Kinerja Tahun 2016
Laporan Triwulanan Pemantauan Kinerja Tahun 2016
Laporan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2016
 
2017 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
 

 

INFORMASI PUBLIK LAINNYA

Prosedur Baku Pencegahan Keadaan Darurat

Pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan diri dari bencana kebakaran  adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh kelalaian  manusia maupun faktor lain, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis.....

Download SOP Pencegahan Keadaan Darurat

 

Prosedur Baku Penanggulangan Bencana Alam

Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak terduga dan yang tidak kita inginkan, kapan dimana dan pada saat apapun bahkan dalam keadaan apapun, tidak dapat diprediksi kejadiannya akan terjadi, untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk  mengatasi serta menanggulanginya. Perhatian pemerintah terhadapPenanggulangan Bencana Alamsangat besar yaitu dengandikeluarkannya berbagai macam aturan antara lain:Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah RI No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah RI No.22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.; Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehingga Penanggulangan Bencana Alam dapat terkelola/terlaksana dengan mengaju pada ketentuan yang sudah ditetapkan...

Download SOP Penanggulangan Bencana Alam


Share