Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Gubernur Sulawesi Utara Mengapresiasi Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2012
26 Pebruari 2013 13:24:31 / sulut / dibaca: 1321 kali / Kat: SPIP

Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Hari Sarundajang memberi apresiasi yang tinggi atas Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2012 , hal ini mengemuka pada saat dilakukannya penyerahan Laporan tersebut, Senin tanggal 25 Februari 2013 di Ruang Kerja Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

Pada acara ini Gubernur didampingi langsung oleh Wakil Gubernur, Jouhari Kansil; Sekretaris Provinsi, SR Mokodongan, Asisten II, R.O Roring; Asisten III, Edwin Silangen, Inspektur Provinsi, J. Korengkeng dan Kepala BPK-BMD, Praseno Hadi. Pejabat-pejabat tersebut merupakan tokoh kunci Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sementara Adil Hamonangan Pangihutan-Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara didampingi Ikhwan Mulyawan-Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Abul Chair-Kepala Bidang Investigasi, Hengky Mapali, Kepala Bagian Tata Usaha dan John Mottoh-Dalnis Bidang APD.

 

 

Di awal pertemuan, Adil mengemukakan substansi laporan hasil pengawasan secara garis besar yang meliputi  empat perspektif pengawasan akuntabilitas dan beberapa rekomendasi penting, diantaranya terkait dengan pengelolaan asset dari hasil kegiatan PNPM Perdesaan yang memerlukan pengelolaan khusus, karena nantinya akan diserahkan sebagai asset desa. Di akhir penyampaiannya, Adil juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dan kepercayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada BPKP.

 

Gubernur menyampaikan terima kasih kepada BPKP karena telah menyusun laporan yang komprehensif, meliputi pembinaan dan pengawasan pada instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal se-Provinsi Sulawesi Utara. Secara khusus, Gubernur menyampaikan harapannya untuk terus didampingi BPKP dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Khususnya terkait dengan penyusunan APBD-P Tahun 2013 yang akan disusun lebih awal, agar dapat segera dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

 

Hal lain yang mengemuka dalam pertemuan ini adalah reformasi birokrasi. Gubernur menyampaikan bahwa, Reformasi Birokrasi sebagai suatu pekerjaan besar memerlukan payung hukum yang lebih tinggi dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, seharusnya menggunakan Undang-Undang.

(humas sulut-IM)



Share      

Berita Terkait:

09 Juni 2014 15:13:11 / sulut / dibaca: kali / Kat: SPIP
SPIP dan SAP Akrual Dapatkan Atensi Peserta Forum Sekretaris DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara
19 Nopember 2013 13:30:37 / sulut / dibaca: kali / Kat: SPIP
Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang Efektif melalui Peran SPIP dan APIP yang Optimal
14 Nopember 2013 10:28:13 / sulut / dibaca: kali / Kat: SPIP
Pentingnya Implementasi SPIP dan Peran APIP dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government
04 September 2013 15:24:44 / sulut / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP Dampingi Pemerintah Kota Manado untuk Wujudkan Zona Integritas
23 Agustus 2013 16:26:05 / sulut / dibaca: kali / Kat: SPIP
Kejar WTP, Pemkab Minahasa & BPKP Sulut gelar Bimtek Penilaian Risiko Pencapaian Opini LKPD


ALBUM EKSIBISI


 

 


ALBUM SEMINAR