Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Bimbingan dan Konsultasi Reviu LKPD Inspektorat Se-Sulawesi Utara
07 Pebruari 2020 09:43:11 / sulut / dibaca: 136 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Tomohon (5/02). “Dengan adanya Reviu LKPD ini diharapkan dapat mengawal laporan keuangan sesuai dengan SPIP dan Standar Akuntansi Pemerintah” ujar Sofyan Antonius dalam sambutannya. Perwakilan BPKP Sulawesi Utara bekerjasama dengan Inspektorat Kota Tomohon menyelenggarakan Bimbingan dan Konsultasi Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 Bagi Inspektorat se-Provinsi Sulawesi Utara. 

Acara yang digelar di Hotel Grand Master, Kota Tomohon ini dihadiri oleh Wali Kota Tomohon yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Harold Lolowang, Inspektur Kota Tomohon Jeane Bolang, Koordinator Pengawas Bidang APD Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Mardiyanto Arif, para Inspektur Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Utara, serta para peserta dari Inspektorat se-Provinsi Sulawesi Utara.

Lagu Indonesia Raya menandai dimulainya acara tersebut. Usai menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan doa bersama acara kembali dilanjutkan dengan penyampaian laporan Ketua Tim Kerja yang dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Sofyan Antonius. Mengawali sambutannya ia menyampaikan Kegiatan Bimbingan dan Konsultasi Reviu LKPD sesuai dengan SE Mendagri No 900/795/B.3/IJ/2016. Ia juga mengatakan dengan adanya Reviu ini diharapkan agar laporan keuangan di seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara bisa selesai tepat waktu serta dapat mengawal laporan keuangan sesuai dengan SPIP dan Standar Akuntansi Pemerintah.

Acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan dari Wali Kota Tomohon yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Harold Lolowang. Dalam sambutannya ia menyampaikan arahan dari Wali Kota Tomohon untuk di sampaikan kepada para peserta yang hadir. Ia berpesan bahwa LKPD merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penggunaan dana yang berasal dari pemerintah yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui pendampingan dari BPKP, Pemerintah Kota Tomohon berharap tahun ini mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Ia kembali melanjutkan bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas LKPD, peran APIP menjadi sangat penting. Mengingat betapa pentingnya reviu LKPD oleh APIP, diharapkan keseriusannya dalam mengikuti bimbingan dan konsultasi demi menigkatkan kemampuan APIP dalam melaksanakan reviu LKPD.

Pembukaan kegiatan Bimbingan dan Konsultasi Reviu LKPD bagi Inspektorat Se-Sulawesi Utara ditandai dengan penyematan tanda peserta. Acara pembukaan diakhiri dengan foto bersama.

(Tim Humas BPKP Sulut/TH)



Share      

Berita Terkait:

02 Juli 2018 16:30:35 / sulut / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
KPK Gelar Workshop Untuk Tingkatkan Kapabilitas APIP se-Provinsi Sulawesi Utara
09 Agustus 2017 09:56:39 / sulut / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Diklat sebagai Sarana Peningkatan Kompetensi Auditor dalam Peningkatan Kapabilitas APIP
26 Oktober 2016 14:08:08 / sulut / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
PENUTUPAN DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR PERTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT SE-SULAWESI UTARA
10 Oktober 2016 17:52:35 / sulut / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Peningkatan Kapabilitas APIP Sebagai Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik
07 Oktober 2016 13:32:48 / sulut / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Competence, Integrity, Independent, Confidentiality, Marwah Profesi Auditor Intern