Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

BPKP Sulut Hadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman Optimalisasi Pendapatan Daerah Sulawesi Utara
11 September 2019 06:58:38 / sulut / dibaca: 41 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Sulawesi Utara, diadakan kegiatan penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan se-Sulawesi Utara.

Manado (10/9)- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Sofyan Antonius, hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerja Sama Optimalisasi Pendapatan Daerah Se-Provinsi Sulawesi Utara dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Utara, ATR/BPN Wilayah Sulawesi Utara, DJP Wilayah Suluttenggomalut, Bank Pembangunan Daerah Sulutgo. Kegiatan yang diselenggarakan di aula C.J. Raintung Kantor Gubernur Sulawesi Utara dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, seluruh Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi dan juga para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara. Selain itu, juga hadir Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut dan jajaran Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Sulutgo.

Olly Dondokambey selaku Gubernur Sulawesi Utara berkenan untuk membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, Olly memaparkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Sulawesi Utara. Olly menambahkan, kegiatan ini diharapkan mendorong pengelolaan pendapatan daerah yang terhindar dari terjadinya kesalahan dan potensi tindak pidana korupsi.

Kegiatan ini juga dihadiri Thony Saut Situmorang atau yang akrab disapa Saut Situmorang, salah satu wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Selaku keynote speech, Saut memaparkan konsep pencegahan yang dilakukan KPK. Saut mengharapkan adanya peningkatan pelaksanaan kegiatan korsupgah sebagai bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan ini, Saut mengharapkan BPKP untuk terus mendorong peningkatan kapabilitas APIP Level 3 di Sulawesi Utara. Dengan kapabilitas APIP Level 3 ini, akan berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Persepsi Korupsi. Saut menambahkan, hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden saat ini dimana negara harus hadir dalam masyarakat, terutama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menutup paparannya, KPK ingin pencegahan bukan hanya melalui kegiatan yang melibatkan hal-hal besar, tetapi dimulai dari anak-anak dan generasi muda yang berintegritas. Menurutnya, KPK ingin anak-anak dan generasi muda saat ini untuk berpikir tentang kesejahteraan dan persaingan, namun dilandasi dengan integritas. (INV/RX)



Share      

Berita Terkait:

08 Oktober 2016 10:27:19 / sulut / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
PENINGKATAN SINERGITAS MELALUI RAPAT KORDINASI APARAT PENEGAK HUKUM DAN APIP SE- SULAWESI UTARA
23 Mei 2016 10:19:54 / sulut / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Workshop Pemanfaatan Forensik Komputer dalam Audit
04 Nopember 2015 17:34:18 / sulut / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Memantapkan Sinergi dan Komitmen Pencegahan Korupsi melalui Semiloka Korsupgah KPK - BPKP
02 Nopember 2015 06:22:57 / sulut / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Perpres Pengadaan Barang/Jasa Di Tengah Raung Korupsi
16 September 2015 08:54:57 / sulut / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP Turut Andil dalam Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum untuk Penanganan Tindak Pidana Korupsi