Dalam acara jam pimpinan yang dimoderatori oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulut – Sofyan Antonius, Ak., MM., CA., QIA., tersebut, turut hadir Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Kinerja Pembangunan dan Tata Kelola Pembangunan Desa pada Kedeputian PPKD – Iskandar Novianto, Ak., MSi., Kepala Biro Keuangan BPKP – Kwinhatmaka, SE., MM., serta DPIL BPKP sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara – Aang Wardiman, Ak.

Diawali dengan sambutan pengantar dari moderator, Gatot Darmasto dalam arahannya menyampaikan kondisi pengawasan BPKP akhir-akhir ini yang makin mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak dimana Kepala BPKP sering dilibatkan dalam Rapat Terbatas oleh Presiden, yang ingin mendengar pendapat BPKP atas current issues yang terjadi.

Gatot Darmasto menitikberatkan pada current issue makin maraknya penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh para pejabat di daerah, utamanya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah. Hal ini tidak lepas dari lemahnya penerapan SPIP dan kurang efektifnya peran APIP di daerah.

Dalam RPJMN 2015 – 2019, telah ditetapkan target pemenuhan target Maturitas SPIP level 3 dan Kapabilitas APIP level 3. Bila dihubungkan dengan pencapaian target opini WTP atas laporan keuangan, maka Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang efektif tidak hanya akan memudahkan Pemda dalam memperoleh opini WTP, namun dapat mendorong terciptanya Wilayah Tertib Administrasi (WTA) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Oleh karena itu, peran BPKP menjadi penting dalam mendorong Pemda untuk meningkatkan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP-nya. Namun komitmen Pemda dalam peningkatan kapabilitas APIP, antara lain dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM APIP, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta perencanaan pengawasan yang memadai, akan menentukan sejauh mana kapabilitas APIP akan berkembang secara efektif dan menunjang praktik SPIP secara optimal. Sebagai pilar utama dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja, maturitas SPIP dan kapabilitas APIP yang efektif akan membantu Pemda dalam mewujudkan  good governance and clean government.

Sedangkan dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan desa, Gatot Darmasto juga menyoroti belum optimalnya implementasi aplikasi SISKEUDES versi 2.0 di Provinsi Sulut yang baru menyentuh angka 50%. Oleh karena itu, Gatot Darmasto meminta kepada kepada  tim BPKP Sulut yang terkait dibawah koordinasi Korwas Bidang APD untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan SISKEUDES versi 2.0

Di akhir arahannya, Gatot Darmasto juga mengingatkan kepada seluruh pegawai BPKP Sulut agar selalu menjaga kehati-hatian profesional (due professional care) dalam menjalankan aktivitas pengawasan. (humas/AMFDP)