Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

KPK Gelar Workshop Untuk Tingkatkan Kapabilitas APIP se-Provinsi Sulawesi Utara
02 Juli 2018 16:30:35 / sulut / dibaca: 152 kali / Kat: Kapabilitas APIP

“APIP diharapkan dapat mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik, bersih, dan bebas dari KKN”

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satgas Korsupgah KPK Wilayah VIII Sulawesi – Tri Gamarefa dalam pembukaan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah, yang bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Workshop tersebut direncanakan berlangsung selama 4 (empat) hari dari tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018, dan diikuti sebanyak 56 peserta dari seluruh APIP se-Provinsi Sulawesi Utara, dengan menghadirkan narasumber dari KPK, LKPP, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Turut hadir pula dalam pembukaan workshop, Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP – Aris Supriyanto, Inspektur Provinsi Sulawesi Utara – Praseno Hadi, dan Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara – Harapan Tampubolon.

Lebih lanjut, Tri Gamarefa mengatakan bahwa workshop peningkatan Kapabilitas APIP oleh KPK ini pertama kali diselenggarakan, sebagai salah satu wujud  pelaksanaan fungsi KPK di bidang koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi (korsupgah) di Provinsi Sulawesi Utara. Workshop ini sangat penting dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Oleh karena itu, peserta diharapkan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi antar APIP. Hal ini bertujuan sharing pengalaman dan transfer of knowledge, seraya mengharapkan agar peserta menggali ilmu dari narasumber. Materi utama workshop yaitu pemahaman Perpres Pengadaan Barang Jasa, Probity Audit, penanganan pengaduan masyarakat, audit investigasi. Metode workshop diimplementasikan secara adrogogi, yang diawali pemberian pre-test dan materi post test secara on-line kepada para peserta workshop, pemaparan narasumber, kemudian dilanjutkan dengan studi kasus kepada tiap kelompok peserta. Peserta yang berhak memperoleh sertfiikat adalah peserta yang memenuhi persentase kehadiran minimal 75%, nilai post test ≥ 70, serta penilaian keaktifan peserta oleh narasumber. Di akhir sambutannya, Tri Gamarefa mengharapkan peserta diharapkan mampu menyerap hasil workshop sekurang-kurangnya 30% dan sepulang dari kegiatan ini mampu mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik dan bersih bebas dari KKN.

Sedangkan Inspektur Provinsi Sulawesi Utara – Praseno Hadi dalam sambutannya mewakili Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan banyak terima kasih atas insiatif KPK menyelenggarakan workshop tersebut di Provinsi Sulawesi Utara dengan beban anggaran KPK. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyediakan fasilitas dan nara sumber. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan agar peserta mampu menyerap ilmu hasil workshop ini secara maksimal.

Plh. Kepala PerwakilanHarapan Tampubolon juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK atas kepercayaan yang diberikan kepada BPKP Sulut sebagai menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan workshop. Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan pokok dan fungsi BPKP sebagai lembaga Pembina APIP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan merupakan salah satu upaya peningkatan kapabilitas APIP sebagiamana telah dicanangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang RKP Tahun 2018. Dalam RKP tersebut, kapabilitas APIP ditargetkan bahwa pada tahun 2019  sebanyak  29 APIP Provinsi  atau 85% dari 34 provinsi di Indonesia dan 356 APIP Kabupaten/Kota atau 70% dari APIP seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia harus mencapai Level 3. Harapan Tampubolon juga menegaskan bahwa salah satu strategi BPKP dalam rangka mendorong peningkatan kapabilitas APIP, Kepala BPKP telah menerbitkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningatan APIP. Dalam peraturan tersebut ditetapkan 6 Key Process Area, dan penyelenggaraan workshop ini sangat terkait dengan pemenuhan parameter  kapabilitas APIP dalam area tersebut. Selepas dari workshop ini, APIP diharapkan mempunyai keahlian forensik terhadap ada tidaknya fraud dalam PBJ, memberikan keyakinan yang memadai berdasarkan hasil audit yang dilakukan dalam pelaksanaan PBJ serta mampu memberikan rekomendasi kepada pimpinan/pengambilan keputusan. (humas/ht - amfdp)



Share      

Berita Terkait:

09 Agustus 2017 09:56:39 / sulut / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Diklat sebagai Sarana Peningkatan Kompetensi Auditor dalam Peningkatan Kapabilitas APIP
26 Oktober 2016 14:08:08 / sulut / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
PENUTUPAN DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR PERTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT SE-SULAWESI UTARA
10 Oktober 2016 17:52:35 / sulut / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Peningkatan Kapabilitas APIP Sebagai Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik
07 Oktober 2016 13:32:48 / sulut / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Competence, Integrity, Independent, Confidentiality, Marwah Profesi Auditor Intern
29 September 2016 17:16:10 / sulut / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
INSPEKTORAT TALAUD UPAYAKAN RAIH KAPABILITAS APIP LEVEL 3 SEBELUM 2019