Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Komitmen Bersama KPK, BPKP, dan Para Kepala Daerah se-Sulawesi Utara dalam Pemberantasan Korupsi
21 Pebruari 2018 16:46:41 / sulut / dibaca: 4483 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Pada hari Rabu (21/02), bertempat di Aula C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara, diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Utara. Acara ini terselenggara berkat kerja sama KPK dengan BPK-RI, BPKP, LKPP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara.

Hadir dalam acara tersebut Pimpinan KPK – Irjen Pol. (Purn.) Basaria Panjaitan, MH., Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah – Drs. Gatot Darmasto, Ak. MBA., Irjen Kementerian Dalam Negeri – Sri Wahyuningsih, M.Hum., Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP – Ir. Fadli Arif DESS., sebagai narasumber.  Hadir pula para Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) se-Sulawesi Utara.

Dalam sambutan pembukaannya, Gubernur Sulawesi Utara – Olly Dondokambey, SE., menyampaikan apresiasi kepada KPK yang telah memberikan perhatian pada Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kegiatan Rapat Korsupgah ini.

Di hadapan para kepala daerah dan pimpinan legislatif, Basaria Panjaitan dalam arahannya mengatakan Rapat Korsupgah yang sebelumnya telah diadakan di 30 provinsi lain di Indonesia ini, sebagai sarana identifikasi awal dalam kegiatan pencegahan korupsi. Selama ini, kegiatan pencegahan korupsi kurang mendapatkan “porsi” pemberitaan seperti halnya kegiatan OTT, penyelidikan, maupun penyidikan tindak pidana korupsi yang juga merupakan wewenang KPK. Area dari korupsi terbesar adalah pada proses pengadaan barang dan jasa. “Juga ada mark up. Masalah lain ialah ketidaksesuaian spesifikasi, perizinan dan campur tangan negatif dari pimpinan daerah”, ujar Basaria Panjaitan. Sehingga penting untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, salah satunya proses penganggaran hingga pertanggungjawaban keuangan daerah secara elektronik (e-planning dan e-budgeting), dimana KPK siap menfasilitasi pemerintah daerah. Di akhir arahannya, Basaria Panjaitan pun mengingatkan para kepala daerah untuk menjauhi praktik-praktik yang dekat korupsi sembari menambahkan, pencegahan korupsi dapat berjalan optimal dengan adanya komitmen pimpinan daerah, penguatan SDM di daerah, serta perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan daerah.

Gatot Darmasto yang menyampaikan materi mengenai Opini LKPD, Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP, menyinggung perkembangan opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah, dimana sekitar 30% Pemda belum dapat meraih opini WTP, kondisi kapabilitas APIP dan maturitas SPIP. Senada dengan Basaria Panjaitan, Gatot Darmasto juga menyoroti banyaknya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa dan perizinan yang terjadi selama ini. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan tata kelola merupakan penyebab utama penyimpangan tersebut. Disebutkan Gatot Darmasto bahwa 3 (tiga) hal utama yang dapat mengurangi penyimpangan tersebut, yakni  kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, para kepala daerah diharapkan dapat berkomitmen dalam meningkatkan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP serta memperbaiki tata kelola. Dalam kaitannya dengan e-planning dan e-budgeting, Gatot Darmasto juga menyampaikan bahwa BPKP telah berperan dalam peningkatan akuntabilitas sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban melalui pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Gaji, dan termutakhir SIMDA Perencanaan. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan desa, adanya aplikasi Siskeudes dan SIA-BUMDes memberikan opsi bagi pemerintah desa untuk pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel.

Di samping materi dari Pimpinan KPK dan Deputi Kepala BPKP Bidang PKD, disampaikan pula materi teknis dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Kepemerintahan Daerah yang Bersih dari Korupsi, materi teknis dari LKPP terkait kebijakan pengadaan di lingkup Pemerintah Daerah, dan materi teknis tim Korsupgah KPK yang menyampaikan hasil identifikasi awal Korsupgah di Provinsi Sulawesi Utara, e-LHKPN, dan pengendalian gratifikasi.

Acara ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi antara Pimpinan KPK, Gubernur Sulawesi Utara, para Walikota/Bupati dan Pimpinan DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, serta Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. (humas/amfdp)



Share      

Berita Terkait:

07 Oktober 2018 07:42:04 / sulut / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan PNS Tahun 2018 di Sulawesi Utara
15 September 2017 18:35:31 / sulut / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2017 kepada Gubernur Sulawesi Utara
05 Mei 2017 17:33:36 / sulut / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
AUDIT JKN, KEPALA PERWAKILAN KUNJUNGI BOLAANG MONGONDOW DAN MINAHASA SELATAN
14 Nopember 2016 12:44:31 / sulut / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Aplikasi Kasda Online BPKP Sulut dengan 6 Pemda
31 Agustus 2016 15:18:44 / sulut / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Malam Baku Bicara Pembentukan Forum Pengelola Keuangan Negara Provinsi Sulawesi Utara