Sebagai intisari dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP di Provinsi Sulawesi Utara pada Semester I Tahun 2017, Laporan Hasil Pengawasan tersebut memuat 4 (empat) dimensi pengawasan, yaitu Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional, Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara, dan Peningkatan Tata Kelola Publik. Dalam rangka akuntabilitas pembangunan nasional, Kaper BPKP Sulut menyampaikan pentingnya penyusunan program dan kegiatan dalam rangka penguatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern pada instansi vertikal kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah serta korporasi yang menjadi perhatian Presiden, yang bersifat makro strategis dan berdampak signifikan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulut kembali menyampaikan apresiasi atas peran BPKP dalam membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, terutama dalam peningkatan akuntabilitas dan tata kelola publik, yang tercermin dari peningkatan kapabilitas APIP, maturitas SPIP, tata kelola BUMD, dan pengawalan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ke depannya, Gubernur berharap peran BPKP makin meningkat, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan sumber daya APIP, penerapan PPK-BLUD, serta pengawalan proyek-proyek pembangunan penting yang akan dibangun di Provinsi Sulawesi Utara.

Kaper BPKP Sulut berharap Laporan Hasil Pengawasan BPKP memberikan informasi dan panduan bagi Gubernur dalam rangka menyusun kebijakan-kebijakan strategis yang akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai. (humas/amfdp-dap)