MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016

Acara yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tersebutdihadiri oleh Menteri Dalam Negeri – Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan – Luhut Panjaitan, Wakil Menteri Keuangan – Prof. Dr. Mardiasmo, Ak, MBA, CA, CfrA dan Kepala BPKP - Dr. Ardan Adiperdana, Ak, MBA, CA, CfrA, QIA, Gubernur Sulawesi Utara – Olly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur Sulawesi Utara – Steven Kandouw, para Kepala Daerah di wilayah Sulawesi Utara serta seluruh pejabat struktural di wilayah Sulawesi Utara.

Wakil Menteri Keuangan – Prof. Mardiasmo, menyampaikan materi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebijakan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Wamenkeu menyebutkan pentingnya era desentralisasi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa didorong agar membangun wilayahnya sesuai kondisi wilayahnya dan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, perubahan kebijakan dana transfer ke daerah dan dana desa perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah serta untuk mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional.

Pengarahan Menteri Dalam Negeri dengan poin-poin penting yaitu penguatan otonomi daerah harus terprogram terutama bertujuan untuk menguntungkan dan memperkuat daerah dan pusat dengan membangun penguatan sistem tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif, efisien, taat pada hukum dan mempercepat reformasi birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP memaparkan materi tentang “Penguatan SPIP dan APIP untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan” dengan poin-poin penting target RPJMN 2015-2019, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Level Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, serta Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara.

Kepala BPKP juga menegaskan kembali kepada jajaran Pemerintah Daerah khususnya di Sulawesi Utara mengenai hal-hal sebagai berikut: 1). Memasukan program peningkatan level maturitas SPIP dan pencantuman target pencapaian level maturitas SPIP dalam RPJMD dan RKPD sesuai RPJMN 2015-2019, 2) Memasukan program peningkatan level kapabilitas APIP dan pencantuman target pencapaian level kapabilitas APIP dalam RPJMD dan RKPD sesuai target RPJMN 2015-2019, 3) Mempertahankan dan meningkatkan opini BPK-RI, dan 4) Menggunakan aplikasi SIMDA dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) guna mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pada akhir acara tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan kembali pentingnya keteladanan para pemimpin dan adanya cek dan ricek. (humas/ach-ip)