Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Arahan Kepala BPKP kepada Pejabat Struktural Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
17 Pebruari 2016 09:40:17 / sulut / dibaca: 2901 kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi

"Tantangan BPKP ke depan adalah terwujudnya BPKP Centris, yaitu BPKP yang mampu memberikan rekomendasi yang bersifat menyeluruh, lintas sektoral, lintas kedeputian,  serta berorientasi pada outcome”

Demikian arahan  Kepala BPKP, DR. Ardan Adiperdana, Ak, MBA, CA, CFrA kepada Para Pejabat Struktural Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebelum menghadiri pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey/Steven Kandouw di Manado pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016.

Lebih lanjut Kepala BPKP mencontohkan apa yang harus dilakukan oleh BPKP untuk menghasilkan suatu rekomendasikan agar suatu Daerah berhasil mendatangkan turis  1 juta orang dalam satu tahun sebagaimana diprogramkan.  Misalnya, untuk program pariwisata yang diperlukan adalah jalan, listrik, pelabuhan, jangan sampai obyek pariwisata yang sudah dibuat tetapi belum ada sarana pendukung yang memadai. Untuk mewujudkan BPKP Centris, tentunya harus didukung apresiasi dari para stakeholder dan sumber daya yang memadai. Kepala BPKP mengemukakan bahwa menurut pengamatan Beliau,  baik pemerintah maupun masyarakat Provinsi Sulawesi Utara sangat mengapresiasi keberadaan BPKP. Untuk itu beliu berpesan agar insan BPKP tetap memelihara momentum  tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya BPKP yang ada. Dengan mengoptimalkan sumber daya tersebut, BPKP Centris khususnya di Provinsi Sulawesi Utara bisa terwujud. Kepala BPKP mengakui masih adanya keterbatasan baik SDM, Organisasi, maupun Dana yang mendukung pelaksanaan tupoksi BPKP. Penambahan jumlah SDM juga menghadapi kendala karena kebijakan moratorium PNS.  Namun pimpinan BPKP berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai, lebih mengefektifkan bidding untuk mendapatkan kader terbaik, dan menyusun strategi untuk menambah program dan kapasitas cakupan layanan BPKP.

Terkait pelaksanaan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang  Percepatan Proyek Strategis Nasional, Deputi Investigasi saat ini sedang menyiapkan Surat Edaran terkait dengan perubahan MoU BPKP dengan Instansi Penyidik.  BPKP juga sedang merumuskan pedoman audit tata kelola dan akan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPKP tentang pembagian tugas pengawalan program pembangunan antar Kedeputian.

Kepala BPKP mengapresiasi kinerja Kantor Perwakilan BPKP Bekerjasama dengan APIP KL dan Daerah atas monitoring lelang/e-procurement yang sudah mencakup 507 pengadaan K/L/D. Program ini akan dilanjutkan dengan program monitoring lelang dan proses penyerapan anggaran di K/L/D. Kerjasama dengan APIP ini menjadi salah satu metode pelaksanaan fungsi pembinaan APIP K/L/D. Pemerintah juga mendukung pengoptimalan peran BPKP dalam mengawal pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksananaan, dan pertanggungjawaban penyerapan dana desa. Hal ini ditempuh BPKP  dengan mensinergikan executive line function (BPMD) dengan APIP Daerah sebagai pelaksana fungsi pengawasan. Pemantauan lelang dan dana desa ini menjadi laporan berkala BPKP kepada Presiden.

Governance juga tetap menjadi prioritas, yang antara lain diwujudkan dengan peningkatan opini BPK terhadap LKPD. BPKP dalam melaksanakan fungsinya sebagai auditor intern supaya lebih tajam lagi karena BPK dalam memberikan opini selalu mengacu kepada Standar Akuntan Pemerintahan yang berlaku. Seiring dengan pemberlakuan PP No 70 Tahun 2010 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, saat ini Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sedang melakukan kajian atas SAP dengan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menghasilkan SAP berbasis akrual yang dapat diterima secara umum di K/L/D seluruh Indonesia.

Pada akhir arahannya, Kepala BPKP juga berpesan agar pembinaan APIP Daerah tetap menjadi prioritas dalam rangka menaikkan level IA CM APIP. Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM, Menteri PU telah meminta BPKP untuk melakukan audit kinerja PDAM tahun 2015. (humas Sulut)



Share      

Berita Terkait:

26 Nopember 2019 15:59:10 / sulut / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
BPKP Sulut Unit Kerja Pertama yang Implementasikan Aplikasi PayKlik
22 Pebruari 2017 15:33:01 / sulut / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
Kepala Pewakilan BPKP Sulut Seleksi Para Calon Sekretaris Daerah Kota Bitung
20 April 2016 19:02:27 / sulut / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016
14 Agustus 2014 17:25:02 / sulut / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
Gubernur Sulawesi Utara Terima Laporan Pengawasan Semester I 2014 dari BPKP
09 Desember 2013 11:05:57 / sulut / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
Koordinasi Pengawasan Deputi Bidang Akuntan Negara dan Bidang Akuntan Negara