Memantapkan Sinergi dan Komitmen Pencegahan Korupsi melalui Semiloka Korsupgah KPK - BPKP

Semiloka dihadiri oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Utara – DR. Soni Sumarsono, MDM., Deputi Bidang Informasi dan Data KPK – Dr. Ir. Hary ‘Budiarto, MKom., Direktur Wilayah III Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah – Iskandar Novianto, Ak., MSi., CFrA., CA., Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara – Sihar Panjaitan, Ak, MM., CA., CFrA., yang didampingi oleh tim Korsupgah BPKP Sulut sebagai narasumber, anggota Forkompinda Provinsi Sulawesi Utara, para bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota, sekretaris daerah, dan para kepala SKPD kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kota Kotamobagu sebagai objek Korsupgah tahun ini.

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut – Ir. S.R. Mokodongan, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada KPK dan BPKP dalam mengawal upaya meminimalisir tindak pidana korupsi, salah satunya melalui kegiatan Korsupgah yang pada tahun ini telah dilaksanakan di Kabupaten Bolmong dan Kota Kotamobagu.

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK – Dr. Ir. Hary ‘Budiarto, MKom., menyampaikan materi mengenai tugas dan fungsi KPK, serta substansi pelaksanaan korsupgah, yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan APBD dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hary Budiarto menjelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi melalui rangkaian kegiatan korsupgah adalah hal penting yang sering luput dari ekspose media, sehingga peran pers dalam memberikan informasi korsupgah kepada masyarakat sangat diharapkan.

Direktur Wilayah III Deputi PKD  – Iskandar Novianto, Ak., MSi., CFrA., CA., dalam sesi selanjutnya, memaparkan pengutamaan peran SPIP dalam mendukung APBD dan keuangan desa yang pro kepada kesejahteraan rakyat. Menurut Iskandar, APBD pro kesejahteraan rakyat, termasuk didalamnya pengelolaan pendapatan daerah dan proses pengadaan barang dan jasa, tidak hanya mengutamakan alokasi anggaran saja, tapi juga dilaksanakan dengan semangat anti-korupsi.

Hasil korsupgah BPKP Sulut tahun 2015 pada Kabupaten Bolmong dan Kota Kotamobagu disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara - Sihar Panjaitan, Ak, MM., CA.. Sihar Panjaitan menyampaikan ringkasan permasalahan yang dijumpai tim Korsupgah di 2 daerah tersebut, yang menyangkut pengelolaan APBD dan hibah/bansos, pengelolaan pendapatan asli daerah, dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Sihar pun tak lupa menyampaikan bahwa rencana aksi atas hasil Korsupgah yang telah disusun oleh kedua Pemda, akan sia-sia bila tidak ditindaklanjuti secara riil.

Paparan akhir mengenai rencana aksi dan tindak lanjut atas hasil Korsupgah, secara bergantian disampaikan oleh Inspektur Kota Kotamobagu – Alex Saranaung, SP., MSi., dan Inspektur Kabupaten Bolmong – Ir. Abdul Latif. Mewakili jajaran pemerintahan masing-masing, mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti semua permasalahan yang dijumpai oleh tim Korsupgah BPKP.

Gubernur Sulawesi Utara – DR. Soni Sumarsono, MDM., dalam sambutan penutupnya berharap agar sinergi antara KPK, BPKP, dan pemerintah daerah akan bermanfaat bagi upaya pencegahan korupsi di provinsi Sulawesi Utara.

Acara juga disertai dengan sesi diskusi antara para narasumber dengan peserta, dan press-conference dengan wartawan media cetak/elektronik. (humas)