Perpres Pengadaan Barang/Jasa Di Tengah Raung Korupsi

Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menjadi Peraturan presiden (Perpres) merupakan bagian dari usaha penyelenggaraan pemerintah yang menjunjung keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat. Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Perpres PBJ telah diadakan beberapa kali perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan Perpres PBJ dengan perkembangan pemerintahan. Selain itu, perubahan Perpres PBJ juga untuk mengisi kekosongan hukum atas beberapa poin strategis yang belum diatur sebelumnya sehingga menjadi celah tindak pidana korupsi.

Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan perpres pertama yang mengemas pengaturan PBJ. Melalui Perpres No. 35 Tahun 2011 sebagai Perubahan pertama Perpres No. 54 Tahun 2010 mengubah ketentuan Pasal 44. Perubahan tersebut menambahkan poin yang mengatur tentang penunjukan langsung pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum. Kemudian dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara sebagai upaya percepatan pembangunan, diadakan perubahan melalui Perpres No. 70 Tahun 2012. Perpres tersebut melakukan perubahan terhadap 70 (tujuh puluh) ketentuan baik pasal maupun penjelasan pasalnya.

Pada tahun 2014, Perpres PBJ kembali diubah melalui Perpres No. 172 Tahun 2014. Perubahan dilakukan dengan menambahkan  huruf d.1 pada ayat (5) Pasal 38 tentang kegiatan yang bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen atau perlindungan saksi, sebagai kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa.

Perubahan signifikan kembali dilakukan melalui Perpres No. 4 Tahun 2015 sebagai Perubahan Kelima Perpres No. 54 Tahun 2010. Perubahan yang dilakukan di antaranya perubahan defenisi LKPP dan Pejabat Pengadaan, penambahan penunjukan langsung pada poin tugas pokok dan kewenangan pejabat pengadaan, merampingkan persyaratan pajak untuk penyedia, menambahkan aturan tentang persyaratan pajak untuk metode pengadaan langsung, penggunaan jaminan pelaksanaan, waktu pengumuman pemilihan, waktu pembayaran dan mekanisme pembayaran pekerjaan rekonstruksi, pembayaran sebelum prestasi, pengadaan secara elektronik, dan beberapa ketentuan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara serta penambahan ketentuan lain terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Maraknya kasus tindak pidana korupsi menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Tidak dapat dipungkiri, pemberantasan korupsi masih berputar pada ranting, belum bisa menyapu hingga ke bagian akarnya.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), Catatan Korupsi Semester II tahun 2013 menunjukkan dari 267 kasus korupsi 42,70 persen merupakan kasus Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dimana pejabat/pegawai pemda merupakan aktor utama korupsi. Dari pegawai pemda tersebut 39,03 persennya merupakan PPK, dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

Riset dari Michael Buehler (sindonews.com, 27/7/2015) mengenai reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dan merujuk data Indonesia Procurement Watch (IPW) menunjukkan 70% praktik korupsi berakar dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPK Tahun 2014, selama tahun 2014, berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara. Dari jumlah itu, sebanyak 40 (empat puluh) perkara sudah diputus di PN Tipikor dengan keputusan terdakwa dinyatakan bersalah. Penanganan berdasarkan jenis perkara menunjukkan dari 58 (lima puluh delapan) perkara korupsi sepanjang 2014, 15 (lima belas) di antaranya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

Sisanya berupa 5 (lima) kasus korupsi perizinan, 20 (dua puluh) kasus penyuapan, 6 (enam) kasus terkait pungutan, 4 (empat) kasus terkait penyalahgunaan anggaran, 5 (lima) kasus pencucian uang, dan 3 (tiga) kasus merintangi pemeriksaan KPK. Namun, mungkin apabila dikaji lebih dalam, perkara-perkara tersebut bisa jadi masih berakar pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan lahan strategis bagi koruptor. Modusnya dapat berupa mark up harga, pengadaan barang dan jasa fiktif, manipulasi harga/barang, pemanfaatan celah hukum peraturan/kebijakan pengadaan dan jasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa sudah seharusnya menjadi isu utama dalam pemberantasan korupsi.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa diharapkan bekerja maksimal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Bukan hanya dari fungsi dan peranannya, tetapi juga melakukan peningkatan kinerja  dan SDM di internalnya.

LKPP diharapkan bisa bersinergi dengan KPK dan BPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, BPKP juga memiliki peranan penting dalam hal ini. BPKP sebagai institusi pengawasan keuangan dan pembangunan diharapkan mampu mengawal pengadaan barang dan jasa pemerintah dan mendeteksi adanya anggaran yang diduga menjadi bagian dari modus korupsi melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.-Rochxy (Humas)