Adil Hamonangan Pangihutan menyampaikan bahwa pelaksanaan Korsupgah tahun ini sebagai implementasi dari nota kesepahaman antara BPKP dan KPK dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi yang tahun ini direncanakan akan dilaksanakan pada Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Utara, serta monitoring atas pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Korsupgah tahun 2013. Khusus bagi penugasan korsupgah KPK-BPKP tahun 2014 di Kabupaten Minahasa Selatan, akan difokuskan pada: (1) Bidang Pengelolaan APBD; (2) Bidang Ketahanan Pangan; dan (3) Bidang Pertambangan. Lebih lanjut, Adil menjelaskan tahapan pelaksanaan Korsupgah KPK-BPKP akan dimulai dengan pemantauan dan evaluasi dokumen, Focus Group Discussion, dan semiloka atas hasil kegiatan korsupgah KPK-BPKP baik di tingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun di tingkat nasional.

Inspektur Kabupaten Minahasa Selatan – Adry Keintjem, SH., mengapresiasi kegiatan ini sebagai salah satu bentuk perhatian dari KPK dan BPKP dalam rangka kegiatan pengawasan dan pencegahan korupsi dalam upaya mencapai sistem kepemerintahan yang lebih baik (good governance) di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pada pelaksanaan entry meeting, dibahas pula beberapa hal yang menjadi perhatian Kabupaten Minahasa Selatan agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain peningkatan kualitas SDM APIP, perbaikan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta ketepatan waktu dalam perencanaan, penyusunan, dan penetapan APBD. (humas/amfdp)