Dalam acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Minahasa – Ivan Sarundajang ini, hadir Inspektur Kabupaten Minahasa – Frits R. Muntu, para Asisten, Kepala SKPD yang didampingi oleh para Sekretaris dan Kepala Bidang, serta tim Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Pengendali Teknis Bidang APD – Johny Hasudungan.

Dalam laporan pembukaan bimtek, Inspektur Kabupaten Minahasa – Frits R. Muntu menyampaikan bahwa tujuan bimtek secara umum adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerja SKPD se-Kabupaten Minahasa.

Wakil Bupati Minahasa – Ivan Sarundajang dalam sambutannya mengatakan bahwa sejak terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, berdasarkan evaluasi ternyata implementasi SPIP di Kabupaten Minahasa belum dapat diterapkan secara menyeluruh. Salah satu kendalanya adalah belum memahami sepenuhnya lebih detail mengenai penerapan SPI. Hal ini cukup berpengaruh terhadap turunnya opini atas LKPD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012 menjadi Tidak Wajar setelah dalam 6 tahun terakhir dapat meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut birokrat yang akrab disapa Ivansa ini, harapan dan keinginan Pemkab Minahasa terkait penerapan SPIP sangat besar, walaupun SPIP di lingkungan Pemkab Minahasa belum pernah dibuat pemetaan secara jelas. sehingga membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait untuk dapat menerapkannya. Kegiatan bimtek yang kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara ini lanjutnya, merupakan salah satu upaya mempercepat pemahaman mengenai SPIP, yang lebih spesifik juga sebagai upaya dalam mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan. Pada akhir sambutannya, Wakil Bupati Minahasa memberikan apresiasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang telah membantu terlaksananya kegiatan tersebut.

Johny Hasudungan menyampaikan bahwa terdapat 4 (empat) karakterisitik dari pengelolaan keuangan daerah yang ideal, yakni 1) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2) pengelolaan aset yang memadai, 3) pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, serta 4) efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah. SPIP yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh karakteristik tersebut. Khusus dalam upaya mengejar opini WTP, 3 karakteristik awal menjadi hal yang patut dimiliki oleh pemerintah daerah. Ia juga menyatakan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara siap mengawal Pemkab Minahasa dalam mengimplementasikan SPIP untuk mengejar opini WTP.

Pada pelaksanaan bimtek juga disampaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab Laporan Keuangan Pemkab Minahasa dalam 2 tahun terakhir yang menyebabkan belum dapat WTP-nya LKPD Pemkab Minahasa, serta risiko-risiko yang mungkin akan timbul dalam upaya meraih opini WTP tersebut. Risiko-risiko tersebut dibahas bersama untuk dianalisis kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan agar dapat dirumuskan langkah-langkah pengendalian yang harus dilakukan agar risiko tersebut dapat dihindari serta agar permasalahan yang telah terjadi dalam pengelolaan keuangan tahun sebelumnya tidak terulang pada tahun-tahun mendatang. (humas/amfdp)