Seiring dengan visi BPKP sebagai "Auditor Presiden yang Interaktif, Responsif, dan Terpercaya dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas", Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara siap untuk melakukan pengawalan terhadap rencana kerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) mulai dari pengawasan yang sifatnya preventif, edukatif, maupun represif.

Dua puluh Tujuh tahun sudah BPKP berdiri dan selama itu pula telah menjalankan fungsi pengawasan sebagai Internal Auditor bagi instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang berada di wilayah pengawasan/ pembinaannya. Dengan terbitnya PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, maka selain menjalankan fungsi pengawasan intern, BPKP diamanahkan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP baik pada pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah pusat di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen pemerintah di daerah, khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju sistem otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel serta mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Untuk memenuhi harapan tersebut di atas diperlukan pengembangan organisasi yang mengarah kepada profesionalitas.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara siap mendampingi  untuk bertindak sebagai konsultan maupun advisor bagi pimpinan instansi untuk merumuskan program-program/ kebijakan yang berdampak terhadap sosial, politik dan ekonomi serta membantu menyiapkan SDM yang kompeten dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program/ kebijakan tersebut.

Berbagai produk telah dihasilkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dan salah satunya adalah profil Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Dengan adanya profil Perwakilan BPKP secara Online, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jasa layanan yang diberikan terkait dengan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara kepada semua pihak baik kepada Pemerintah daerah, maupun instansi vertikal, antara lain: Polda, Kejati, Kanwil Kumham serta masyarakat luas pada umumnya sebagai Stakeholder BPKP.

Pada akhirnya diharapkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dapat menjalankan tugas melakukan pengawalan terhadap roda pemerintahan untuk mencapai Good Governance demi menciptakan Clean Governance di Provinsi Sulawesi Utara.

Kepala Perwakilan

Adil Hamonangan