Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Kick-Off Korsupgah BPKP Sulut Tahun 2015 di Kabupaten Bolaang Mongondow
24 April 2015 20:35:48 / sulut / dibaca: 112 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Hari Kamis (23/4) bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK-BPKP (Korsupgah) yang dipimpin langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara – Adil Hamonangan Pangihutan, melakukan entry meeting dengan unsur pimpinan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dihadiri Bupati yang diwakili oleh Sekretaris Daerah – Farid Asimin, Inspektur, para Kepala SKPD dan pejabat struktural SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang terkait dalam pelaksanaan Korsupgah tahun ini.

TINGKATKAN KOMPETENSI, BPKP SULUT LATIH PERSONIL APIP DI WILAYAH SULUT
24 April 2015 16:43:18 / sulut / dibaca: 45 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

“Muara dari semua program pemeritah antara lain adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yang harus didukung dengan Dana dan SDM yang memadai, untuk itu dibutuhkan tata kelola kepemerintahan yang baik, terkait dengan itu, PP 60 tahun 2008 dan inpres nomor 4 tahun 2011 mewajibkan kepada menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah”

PERKUAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK, BIRO HUKUM DAN HUMAS BPKP GELAR FGD DI SULUT
23 April 2015 18:18:46 / sulut / dibaca: 71 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah wujud respon pemerintah atas cita-cita reformasi, tuntutan informasi pelayanan publik dan agenda pemberantasan korupsi. "BPKP selaku badan publik wajib menyampaikan informasi, baik input, output, bahkan outcome pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya", Adil Hamonangan Pangihutan.


Arsip Berita
KATA PENGANTAR.

 

Seiring dengan visi BPKP sebagai "Auditor Presiden yang Interaktif, Responsif, dan Terpercaya dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas", Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara siap untuk melakukan pengawalan terhadap rencana kerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) mulai dari pengawasan yang sifatnya preventif, edukatif, maupun represif

 

                                                                                    baca selengkapnya