Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

PERWAKILAN BPKP PROV. SULUT GELAR BIMTEK ACCRUAL BASIS
15 Desember 2014 15:17:33 / sulut / dibaca: 40 kali / Kat: SIMDA

“Dengan adanya PPNomor 71Tahun 2010, tugas akan menjadi semakin berat sehinggapara pengelola harus betul-betul memahami peraturan yang akan diimplementasikan” - Wakil Bupati Minahasa

Kunjungi BPKP Sulut, Deputi PKD Ingatkan Tantangan Implementasi SAP Berbasis Akrual
09 Desember 2014 08:54:05 / sulut / dibaca: 80 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Di sela-sela kesibukannya setelah mengikuti Sosialisasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Implementasinya Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang diselenggarakan oleh BPK hari Senin (8/12), Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah – Dadang Kurnia, Ak., MBA., CA. berkesempatan mengunjungi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Kunjungan ini juga terkait kedudukannya sebagai Deputi Pembina BPKP Sulut sekaligus bersilahturrahmi dengan seluruh jajaran BPKP Sulut.

BPK Minta BPKP Dampingi Pemda Hadapi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
08 Desember 2014 20:37:09 / sulut / dibaca: 95 kali / Kat: Sosialisasi

Pada hari Senin (8/12), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menggelar Acara Sosialisasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Implementasinya Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015. Acara yang diselenggarakan bertempat di Graha Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara ini, digelar untuk regional Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo), dan dibuka secara langsung oleh Anggota VI BPK-RI – Bahrullah Akbar.


Arsip Berita
KATA PENGANTAR.

 

Seiring dengan visi BPKP sebagai "Auditor Presiden yang Interaktif, Responsif, dan Terpercaya dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas", Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara siap untuk melakukan pengawalan terhadap rencana kerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) mulai dari pengawasan yang sifatnya preventif, edukatif, maupun represif

 

                                                                                    baca selengkapnya

ALBUM EKSIBISI


 

 


ALBUM SEMINAR