Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Kepala Perwakilan Lantik 3 Pejabat Struktural Baru BPKP Sulut
13 Januari 2017 08:30:28 / sulut / dibaca: 180 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

“Di tengah-tengah keterbatasan yang ada, mari kita tetap berkinerja secara maksimal agar BPKP dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan negara”. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara – Sihar Panjaitan, Ak., MM. CA. CFrA., QIA., dalam sambutannya di sela-sela acara Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Penandatanganan Pakta Integritas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Aplikasi Kasda Online BPKP Sulut dengan 6 Pemda
14 Nopember 2016 12:44:31 / sulut / dibaca: 357 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Senin – (14/11) bertempat di Ruang Wale Tondano Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pembayaran/penerimaan Pemda melalui Aplikasi Kasda Online yang terintegrasi dengan SIMDA Online antara BPKP, Bank SulutGo dan 7 Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, dan Kepulauan Talaud.

Menjaga Integritas BPKP dengan Kecepatan, Ketepatan dan Kualitas dalam Pelaksanaan Tugas
27 Oktober 2016 06:14:07 / sulut / dibaca: 220 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP – Dra. Riyani Budiastuti, pada saat membuka Pelatihan Dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Penugasan Resolusi Bank bagi para auditor BPKP Sulut, Rabu (26/10) bertempat di Ruang Bunaken Hotel Aryaduta Manado.


Arsip Berita
KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 31 Desember 2014 menjadi nafas baru bagi BPKP, khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Perpres tersebut secara limitatif menegaskan tugas BPKP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional.

selengkapnya