Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Kick-Off Korsupgah BPKP Sulut Tahun 2014 dimulai di Kabupaten Minahasa Selatan
16 April 2014 21:33:50 / sulut / dibaca: 14 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara – Drs. Adil Hamonangan Pangihutan, Ak., MM., CFrA., tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK-BPKP (Korsupgah) BPKP Sulut melakukan entry meeting pada hari Kamis (10/4). Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Minahasa Selatan tersebut, Asisten I Kabupaten Minahasa Selatan – Drs. Danny Rindengan, Asisten III – Drs. James Tombokan, serta seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang terkait dalam pelaksanaan Korsupgah tahun ini.

KERJASAMA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULUT DENGAN POLDA SULAWESI UTARA TERUS DITINGKATKAN
18 Maret 2014 14:48:27 / sulut / dibaca: 190 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Kerjasama BPKP dengan Kepolisian selama ini adalah dalam hal membantu pihak Polda meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, membantu Irwasda melakukan wasrik dan kerja sama dalam hal pegelolaan tata kelola keuangan, kerja sama yang telah dilakukan BPKP  antara lain pendampingan penyusunan laporan keuangan POLDA Sulawesi Utara, membantu Tim Wasrik POLDA Sulawesi Utara atas pertanggungjawaban dana hibah pemilu di 5 (lima) Polres.

Setelah Kunjungan ke Kejati Sulut, Giliran Kejari Tondano Mendapat Kunjungan dari Kaper BPKP Sulut
01 Maret 2014 15:50:14 / sulut / dibaca: 225 kali / Kat: MOU, Kerjasama

“Terkait penanganan Tipikor, BPKP memback-up penyidik, baik melalui Audit Investigatif maupun Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”, urai Adil Hamonangan.


Arsip Berita
KATA PENGANTAR.

 

Seiring dengan visi BPKP sebagai "Auditor Presiden yang Interaktif, Responsif, dan Terpercaya dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas", Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara siap untuk melakukan pengawalan terhadap rencana kerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) mulai dari pengawasan yang sifatnya preventif, edukatif, maupun represif

 

                                                                                    baca selengkapnya

ALBUM EKSIBISI


 

 


ALBUM SEMINAR