Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Kepala Pewakilan BPKP Sulut Seleksi Para Calon Sekretaris Daerah Kota Bitung
22 Pebruari 2017 15:33:01 / sulut / dibaca: 68 kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara – Sihar Panjaitan, Ak., MM., CFrA, CA. QIA., hadir sebagai salah satu anggota Panitia Seleksi (Pansel) dalam acara Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bitung, yang diselenggarakan di Ruang Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kota Bitung, hari Selasa (21/02).

Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2016 Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
06 Pebruari 2017 17:06:14 / sulut / dibaca: 145 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Senin (6/2) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Sihar Panjaitan,Ak.,MM.,CA.,CFrA.,QIA. melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Sihar didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan para Koordinator Jabatan Fungsional Auditor (Korwas JFA). Sihar dan rombongan diterima langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, S.E. di ruang kerjanya. Kunjungan ini dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2016.

Kepala Perwakilan Lantik 3 Pejabat Struktural Baru BPKP Sulut
13 Januari 2017 08:30:28 / sulut / dibaca: 320 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

“Di tengah-tengah keterbatasan yang ada, mari kita tetap berkinerja secara maksimal agar BPKP dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan negara”. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara – Sihar Panjaitan, Ak., MM. CA. CFrA., QIA., dalam sambutannya di sela-sela acara Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Penandatanganan Pakta Integritas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.


Arsip Berita
KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 31 Desember 2014 menjadi nafas baru bagi BPKP, khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Perpres tersebut secara limitatif menegaskan tugas BPKP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional.

selengkapnya