Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
17 Juni 2016 05:05:35 / sulut / dibaca: 89 kali / Kat: Evaluasi

"Keberhasilan Pemerintah Kota Tomohon meraih opini LKPD TA 2015 dengan predikat WTP dari BPK-RI untuk ketiga kalinya tidak terlepas dari bantuan pendampingan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara serta kerja keras seluruh SKPD yang ada. Untuk itu, atas nama Pemerintah Kota Tomohon, saya mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas kerja sama yang telah terjalin selama ini, dan saya juga mengajak seluruh SKPD untuk bekerja keras mempertahankan predikat opini WTP tersebut melalui penerapan tata kelola keuangan yang lebih baik" kata Jimmy Feidie Eman, SE, Ak, selaku Walikota Tomohon mengawali sambutannya.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual
15 Juni 2016 13:18:21 / sulut / dibaca: 68 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan untuk menunjang kelancaran tugas terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual .

SILATURAHMI MENYAMBUT RAMADHAN 1437 H KELUARGA BESAR PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
03 Juni 2016 17:45:39 / sulut / dibaca: 146 kali / Kat: Sosialisasi

“Selamat menunaikan Ibadah Puasa buat Rekan Muslim, bagi Rekan yang tidak menjalankan Ibadah Puasa mohon menghormati dan saling mendukung dan bagi yang berpuasa agar jangan jadi alasan untuk bermalas-malasan  karena berpuasa adalah rahmat Allah yang dicurahkan bagi seluruh umatNya”.


Arsip Berita
KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 31 Desember 2014 menjadi nafas baru bagi BPKP, khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Perpres tersebut secara limitatif menegaskan tugas BPKP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional.

selengkapnya