Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Tugas Pokok & Fungsi

 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
  2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik / kekayaan negara;
  3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik / kekayaan daerah atas permintaan daerah;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan / atau lintas departemen / lembaga / wilayah;
  5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
  6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  7. Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, Kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/  bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat , dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;
  10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;
  11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Share