Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

PEMKAB KONAWE BERKOMITMEN MENERAPKAN SIMDA UNTUK MERAIH WTP
28 Maret 2012 15:20:52 / sultra_adminBPKP / dibaca: 1917 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Arman Sahri Harahap, SE, MM, didampingi Kabid APD, Abdul Samid Monri, Pengendali Teknis, Dwi Agus Santoso pada hari Rabu, 21 Maret 2012 melakukan kunjungan kerja ke Unaaha, ibu kota Kabupaten Konawe sebagai respon undangan Bupati Konawe, DR. Lukman Abunawas, MSi, dan tindak lanjut dari hasil diskusi panel di Swissbell Hotel Kendari, 28 Februari 2012.

Dalam kesempatan tersebut, Arman Sahri Harahap mengatakan bahwa opini atas LKPD yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini BPK, dipengaruhi oleh empat hal yaitu: (1) kesesuaian LKPD terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) efektivitas pengendalian intern, dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegagalan Pemda untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut akan berdampak pada opini atas LKPD tersebut, tergantung pada derajat materialitas ketidaksesuaian dengan kriteria-kriteria tersebut. Ada empat jenis opini yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK), yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/Unqualified, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/Qualified, Tidak Wajar (TW)/Adverse, dan Tidak Memberi Pendapat (TMP)/Disclaimer. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan memberikan penghargaan bagi Pemda yang berhasil menyajikan LKPDnya sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut di atas berupa dana simulasi sebesar Rp24 milyar bagi Pemda yang memperoleh opini WDP, dan sebesar Rp35 milyar yang memperoleh opini WTP. Pemerintah menargetkan pencapaian opini WTP atas LKPD Tahun 2012 sebanyak 40% dan pada Tahun 2014 sebanyak 60%. Dalam kesempatan tersebut, Kabid APD menambahkan, bahwa opini ini sebetulnya sangat penting artinya bagi pemda. Kalo opininya TMP (Disclaimer), itu artinya pemda mengundang penegak hukum masuk ke pemda. Meskipun demikian, opini WTP tidak menjamin tidak adanya tindak pidanakorupsi

 

Lebih lanjut Arman Sahri Harahap mengatakan bahwa kendala utama yang menjadi penyebab sehingga LKPD belum mendapat opini WDP/WTP adalah belum terpenuhinya keempat kriteria tersebut. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua level organisasi lingkup pemda. Harus ada road map atau rencana aksi yang terukur, jelas, tepat dan terjadwal.

 

BPKP memiliki dua peran atau domain dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu pencegahan (preventif) dan represif. Peran pencegahan dilakukan sebagaimana diamanahkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Domain lain adalah dalam bentuk represif. Namun peran represif ini sedapat mungkin dihindari karena biayanya cukup mahal dan recoverynya rendah.  BPKP dalam perannya membantu mencegah terjadinya penyimpangan serta mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas LKPD, siap membantu Pemkab Konawe memberikan pemahaman kepada pejabat pengelola keuangan dan aset daerah serta APIP Pemda dalam bentuk kegiatan asistensi/pendampingan/bimbingan teknis, evaluasi, reviu dan lain-lain. Terkait dengan hal tersebut, BPKP telah mengimplementasikan SIMDA (Keuangan dan BMD) dibanyak Pemda. SIMDA ini bila diterapkan dengan benar akan membantu pemda mempercepat penerbitan LKPD, mencegah terjadinya pencairan dana tanpa ketersediaan anggaran dalam APBD, dan lain-lain.

 

Bupati Konawe  dalam kesempatan tersebut merespon secara positif apa yang disampaikan oleh Arman Sahri Harahap. Dalam tahun 2012 ini, Pemkab Konawe akan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemkab Konawe yang selama beberapa tahun terakhir ini mendapat opini “Tidak Memberi Pendapat (Disclaimer)” dari BPK. Kerjasama tersebut dalam bentuk asistensi/pendampingan SIMDA BMD, identifikasi dan penyusunan rencana aksi penyelesaian temuan hasilk audit BPK.(Humas Sultra/PPD)



Share      

Berita Terkait:

10 April 2015 09:23:14 / sultra / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
MoU dengan Pemkab Muna Barat
26 Pebruari 2015 10:58:52 / sultra / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
PEMKAB BUTON SELATAN TANDATANGANI MOU DENGAN BPKP, KUATKAN PONDASI SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU
11 Pebruari 2015 19:35:30 / sultra / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Perkuat Pondasi Buteng Sebagai Daerah Otonomi Baru
19 Januari 2015 12:47:05 / sultra / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kunjungi Kendari Pos, Kaper BPKP Sultra Buka Gerbang Komunikasi dengan Media Massa di Sultra
16 Desember 2014 09:41:24 / sultra / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
SERAHKAN UNIVERSITAS BERNILAI RP20 MILIAR KE NEGARA, REKTOR HARAPKAN USN MENJADI KAMPUS ZERO KORUPSI


Profil BPKP Prov Sultra
Struktur Organisasi
Visi dan Misi
SDM
Tugas Pokok & Fungsi
Produk dan Layanan
Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Akuntan Negara
Investigasi
Instansi Pemerintah Pusat
Korwas P3A
Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Pengadaan Barang Dan Jasa
Pengumuman
Program dan Kegiatan
Target dan Capaian Kinerja
SPIP Instansi Vertikal
SPIP Pemerintah Daerah
Informasi Publik
LAKIP
Rencana Strategis
Profil Pejabat
Galeri Foto

PERWAKILAN BPKP PROV SULTRA

Jl. Balaikota Nomor 15 Kendari 93117

Telp. (0401)3121380  Fax. (0401)3122126

www.bpkp.go.id/sultra

sultra@bpkp.go.id

BPKP SULTRA: "SOSOITO..!"