Kaper BPKP Sultra Menerima Kunjungan DPRD Kabupaten Wakatobi

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Sasono Adi didampingi Korwas Bidang APD Arinto Dananjaya, Auditor Madya Afrizal dan Auditor Pertama Fajri Kurniawan dan Angelia Sihombing, menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Wakatobi terkait pengawalan bantuan sosial dan pengalihan aset bandara di Pulau Tomia ke Wakatobi yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus penyampaian peran BPKP dalam pengawasan bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19, antara lain melaksanakan monitoring proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, melakukan koordinasi terkait data BLT-DD dengan data bantuan sosial yang berasal dari APBD Kabupaten dengan mengundang Dinas Sosial Kabupaten se-Sulawesi Tenggara, dan melaksanakan koordinasi dengan KPK terkait penyaluran bantuan sosial. Salah satu pertanyaan yg disampaikan oleh Anggota DPRD pada kesempatan tersebut adalah, apakah sisa anggaran refocussing untuk penanganan COVID-19 sebesar 75M, sudah dapat dilakukan pengalokasikan ke kegiatan lain di luar COVID-19?

Kepala Perwakilan BPKP, Sasono Adi, menanggapi dengan memberikan saran kepada DPRD Kabupaten Wakatobi agar mempertimbangkan kondisi nyata di Kabupaten Wakatobi atas pandemi COVID-19 dengan mengacu pada data Gugus Tugas COVID-19 dan Dinas Kesehatan serta tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan pengalokasian dana penanganan COVID-19 ke kegiatan lain mengingat pemerintah pusat belum mencabut status darurat COVID-19. Koordinasi secara berkala dengan pemerintah daerah terkait realisasi dana dan capaian output kegiatan agar selalu dilaksanakan guna memantau perkembangan penanganan CPVID-19.

Dalam kesempatan tersebut anggota DPRD menyampaikan permasalahan yang saat ini terjadi pada masyarakat, yaitu terdapat stigma negatif masyarakat atas data bantuan sosial yang dianggap tidak akurat dan transparan. Bantuan yang bersumber dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat dianggap tidak valid dikarenakan masih banyak duplikasi data. Permasalahan keakuratan data penerima bantuan juga yang mengakibatkan bantuan sosial dari APBD Kabupaten Wakatobi belum tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran.

Atas permasalahan tersebut, Sasono Adi menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebaiknya mempertimbangkan untuk membuat kebijakan pemberian bantuan sosial agar terdapat kejelasan kriteria penerima, dan pemberian bantuan sosial agar didukung dengan data yang akurat dan akuntabel. Sehingga bantuan sosial yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada kondisi yang sebenarnya dan telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak.

Pada kesempatan kunjungan ini, Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi juga menyampaikan terkait pengalihan aset yang sampai saat ini belum terselesaikan secara administrasi. Hal ini menjadi penting karena terkait perpanjangan izin penggunaan lahan dan status aset tersebut.

Sasono Adi menyampaikan saran terkait hal tersebut agar dipastikan kembali apakah Berita Acara Serah terima (BAST) penyerahan aset sudah diperoleh atau belum. Dalam hal ini, DPRD Wakatobi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten Wakatobi sebaiknya untuk berkoordinasi secara intensif terkait kejelasan proses pengalihan aset tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Butonsebagaidaerah induk.

Menutup diskusi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan kembali komitmen BPKP untuk mendukung pemerintah daerah dalam menegakkan akuntabilitas keuangan khususnya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan menjadi mitra kerja dalam mendukung pencapaian tujuan. Selain itu Sasono Adi juga menambahkan agar para anggota dewan turut serta dalam mengawal program-program pemerintah percepatan penanganan COVID-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.(Kominfo BPKP Sultra/Arinto/Angel/Fajri)