Acara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 diikuti oleh para kepala daerah dan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara. Pelaksanaanmusrenbang sepenuhnya dilaksanakan sesuai protokol kesehatan COVID-19 yakni melalui video conference.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti oleh seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa,dan pidato sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, Mendagri yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Simenyampaikan materi dan arahan.

Dijelaskan, bahwa perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami ?uktuasi dan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 6,51%. Meskipun berada di atas rata-rata nasional, perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Dari 6 provinsi di Sulawesi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada peringkat ketiga di bawah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 sebesar 11,04%, berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,22%. Berdasarkan trend tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2019, kondisi cenderung semakin membaik, terus mengalami penurunan walaupun masih berada di atas rata-rata nasional. Dalam konstelasi wilayah Sulawesi, angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan yang ketiga tertinggi.

Gini RatioProvinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 sebesar 0,399 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,392. Angka kenaikan pada Gini RatioProvinsi Sulawesi Tenggara mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin tidak merata. Dalam konstelasi wilayah Sulawesi, Gini RatioProvinsi Sulawesi Tenggara merupakan peringkat kedua tertinggi dan berada di atas rata-rata nasional.

IPM Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 termasuk dalam kategori cukup rendah sebesar 71,20 dan berada di bawah rata-rata Nasional 71,92. Dari 6 provinsi di wilayah Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tenggara menempati peringkat ketiga tertinggi. Berdasarkan trend selama 2015-2019, IPM Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami kenaikan namun masih di bawah rata-rata Nasional. Hal ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik.

Setelah pemaparan dari Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, acara dilanjutkan dengan pemaparan dan arahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disampaikan oleh Deputi Bidang Ekonomi. Ir. Bambang Prijambodo, MA.

Dijelaskan bahwa fokus dan strategi RKP tahun 2021, yang harus dijadikan acuan dalam menyusun RKP Pemerintah Daerah adalah pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaring pengaman sosial;reformasi sistem ketahanan bencana. Hingga ditemukannya vaksin anti COVID-19, kebijakan pembatasan tetap perlu dilakukan. Pemerintah perlu mengurangi dampak ekonomi negatif yang terjadi dengan memberikan bantuan stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha supaya tidak terjadi keresahan sosial.

Pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

Butir penting dalam Perppu tersebut, antara lain, meliputi:

1.    Pelonggaran batasan defisit anggaran (APBN) hingga tahun 2022 untuk kemudian dinormalkan kembali maksimal 3 persen PDB;

2.    Realokasi anggaran dan refocussing belanja pada kegiatan penanggulangan Covid-19;

3.    Penyesuaian belanja wajib di bidang kesehatan, anggaran dana desa, dan Dana Alokasi Umum;

4.    Peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha;

5.    Penyesuaian kebijakan pembiayaan anggaran dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19.

Selain itu, juga disampaikan isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu:

1.    Penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19.

2.    Transformasi sosial ekonomi wilayah untuk meningkatkan kualitaspekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan.

Acara Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2021.(Arinto)