Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

SOSIALISASI FRAUD RISK ASSESSMENT (FRA) PADA KANWIL BPN SULTRA
04 Oktober 2019 15:12:04 / sultra / dibaca: 893 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Pada hari Jumat, 4 Oktober 2019 Tim Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara “blusukan” FRA lagi, kali ini tim yang turun ke lapangan adalah Haeruddin (Pengendali Teknis), Darindra Wisye Ardhita (Ketua Tim), Kadek Maharta Kusuma (Anggota Tim), dan Benyamin Painan Kombong (Anggota Tim). Jika sebelumnya Tim FRA “blusukan” ke beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, kali ini sasarannya adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. FRA kali ini mengambil tema “Fraud Risk Assessment atas Program Reforma Agraria”. 

Reforma Agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita Jokowi-JK. Reforma Agraria sendiri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 diartikan sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bersesuaian dengan itu, BPKP dalam hal ini Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud Risk Assessment atas Program Reforma Agraria sebagai langkah awal mitigasi risiko kecurangan, dalam rangka memberikan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pencegahan korupsi seperti yang diamanatkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Butir 7.3 Kerangka Kelembagaan dalam Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan 2015-2019, Poin 2.a. yaitu memberi amanat kepada BPKP untuk berperan dalam mengoptimalisasi keberadaan  SPIP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Adapun salah satu upaya meningkatkan kapabilitas APIP dalam mencegah terjadinya korupsi yang sekaligus mendorong tingkat kematangan penerapan SPIP adalah dengan melakukan penilaian risiko kecurangan atau Fraud Risk Assessment (FRA) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Acara sosialisasi yang dihelat di Aula Bhumi Bhakti Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara,Ir. Kalvyn Andar Sembiring dan dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural dari  Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan Kota Kendari dan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe. Seluruh peserta sosialisasi menyambut hangat langkah BPKP untuk melakukan FRA pada unit kerjanya masing-masing. Dengan adanya FRA ini diharapkan kecurangan/fraud bisa diminimalisir dan SPIP semakin kuat di setiap unit kerja BPN. (dwa/stk)

BPKP Sultra, SOSOITO !!!



Share      

Berita Terkait:

01 Mei 2020 14:59:36 / sultra / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Dengan video conference kaper Sultra Musrenbang dengan Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sultra
27 Pebruari 2020 16:51:27 / sultra / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Debut Sasono Adi sebagai Kaper BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara
25 Pebruari 2020 04:52:59 / sultra / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Sosialisasi Program Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi di Dinas Dikmudora Kota Kendari
25 Pebruari 2020 04:37:55 / sultra / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
BPKP SULTRA IKUT SUKSESKAN PROTANI DAN KOSTRATANI KEMENTAN RI
15 Pebruari 2020 04:39:01 / sultra / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Upaya Peningkatan SPI pada BLUD RSUD Konawe Selatan