Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

INSPEKTORAT KOTA BAUBAU TERUS BERBENAH DIRI MENUJU LEVEL 3 KAPABILITAS APIP
12 Maret 2019 12:57:38 / sultra / dibaca: 22 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Baubau sebagai salah satukota besar di Sulawesi Tenggara setelah IbukotaKendari, berada di Pulau Buton yang dapat ditempuh dengan pesawat terbang kira-kira 45 menit. Kota ini menjadi lokasi kunjungan kerja (kunker) Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Yan Setiadi, Rabu (6/3/2019). Tujuan kunker ini adalah melakukan koordinasi dengan Kepala Inspektorat Kota Baubau, La Ode Abdul Hambali, dan mensupervisi tim bimtek BPKP Sultra. Pada kesempatan tersebut, didiskusikan langkah-langkah operasional Inspektorat Kota Baubau dalam memenuhi parameter (Key Process Area) elemen-elemen dalam matriks Internal Audit Capability Model (IACM). IACM yang diartikulasikan di Indonesia dengan nama Peningkatan Kapabilitas (PK) APIP, terdiri dari enam elemen, yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola.

Kaper BPKP Sultra, menjelaskan bahwa PK-APIP harus dipandang sebagai peta jalan (roadmap) secara bertahap dalam menuju APIP yang efektif dan berkualitas sesuai tugas dan fungsinya. Tanpa kerangka kerja peningkatan kapabilitas, APIP cenderung akan “terjebak” dalam pekerjaan rutin yang mungkin saja kurang efektif dalam menegakkan akuntabilitas. Dengan demikian, PK-APIP harus dilihat sebagai aspek yang sangat penting untuk diterapkan, khususnya pencapaian minimal di level 3, dimana APIP mampu mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan peran positif terhadap kinerja dan manajemen risiko. Demikian pula, pada level 3 manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam, diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern. Sebaliknya, jika ada kepala daerah atau pimpinan APIP yang belum concern dengan hal ini, maka dipastikan peran APIP nya belum memenuhi harapan stakeholder-nya, atau dianggap melanggengkan stigma APIP adalah tempatnya “orang buangan”. Oleh karena itu, Kaper BPKP Sultra, mengajak para kepala inspektorat se-Sultra untuk menerapkan PK-APIP sebagai upaya penguatan APIP agar menjadi “strategic partner” bagi kepala daerah dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah serta mencegah korupsi.

Menjawab pertanyaan, mana yang lebih penting antara pelaksanaan penugasan rutin PKPT dengan pelaksanaan PK-APIP, Yan Setiadi, menjawab secara tegas, “keduanya harus berjalan seiring dan saling melengkapi. Sebagai contoh, jika di PKPT belum mencantumkan kegiatan pengawasan berupa audit kinerja, maka kondisi ini perlu segera dibenahi, karena audit kinerja sangat dibutuhkan oleh kepala daerah untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan, dan mengidentifikasi kelemahan serta memberikan saran konstruktif”, katanya.  Jadi, konsep capaian level 3, antara lain menyediakan pola pikir dan pola tindak bahwa agar APIP bermanfaat, maka tidak hanya secara rutin melakukan audit ketaatan, tetapi perlu melakukan audit kinerja (value for money audit).  Untuk tahap awal, pemda dapat membentuk tim yang sinergis antara BPKP dan Inspektorat untuk melakukan piloting penugasan audit kinerja.

Pada kesempatan kunker kali ini, Kaper BPKP Sultra, juga melakukan supervisi kepada tim audit Dana Jaminan Sosal (DJS), serta melakukan dialog langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Baubau tentang kebijakan pemda dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, Kaper BPKP Sultra, bersama tim audit juga melakukan observasi dan pengumpulan data ke FKTP yaitu di Puskesmas Desa Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Hasil observasi dan penelitian dokumen terkait, menunjukkan pengelolaan dana kapitasi dan non-kapitasi cukup baik, meskipun dari aspek pelayanan sedang menghadapi persoalan ketiadaan dokter yang bertugas di sana.  Diharapkan dalam waktu dekat kondisi tersebut dapat teratasi. Kepada Kepala Puskesmas dan jajaran pengelola, Yan Setiadi, menyampaikan apresiasi atas penyediaan data-data dan dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh tim audit. Hal senada, juga disampaikan kepada tim audit agar selalu berupaya menjaga kondisi kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan tugas secara tuntas, berkualitas dan tepat waktu. (Ys)



Share      

Berita Terkait:

11 Pebruari 2019 13:50:48 / sultra / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
GUBENUR SULTRA: PERAN BPKP DI DAERAH SEMAKIN PENTING
30 Agustus 2018 15:25:18 / sultra / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Kepala Perwakilan BPKP Sultra dampingi Kunjungan Kerja Menteri Keuangan
24 April 2018 13:29:42 / sultra / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP diLingkungan Pemda Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018
13 Nopember 2017 12:51:48 / sultra / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
FESTIVAL WAKATOBI WAVE TAHUN 2017
17 April 2017 15:23:29 / sultra / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Kepala Perwakilan BPKP Sultra Buka Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP se-Sultra